Menkeu Akui Penerimaan Pajak Alami 'Shortfall', Defisit Melebar?

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penerimaan pajak untuk APBN 2026 akan mengalami shortfall atau tak mencapai target. Hingga Oktober 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459 triliun atau 70,2% dari outlook 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. Angka ini juga hanya 66,64% dari postur APBN 2025 yang sebesar Rp 2.189,3 triliun.

“Shortfall,” kata Purbaya, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya mengatakan selama dua bulan terakhir pihaknya berusaha mempertebal dompet pemerintah. Dengan begitu, meski terjadi shortfall, kontraksi terhadap penerimaan pajak tidak akan begitu dalam.

“Melebar, ya lebar, tapi nggak melebar lebih parah,” kata dia.

Purbaya enggan menyebut terjadi pelebaran defisit akibat belum tercapainya target penerimaan pajak. Alasannya, angka penerimaan pajak tersebut masih terus bergerak.

“Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on,” ujar dia.

Dengan kontraksi penerimaan pajak, Purbaya meyakini defisit yang dipancang pemerintah sebesar 2,78% dari PDB atau Rp 662 triliun akan membengkak. “Mungkin akan lebih besar sedikit, tapi saya tekan di bawah 3%. Jadi secara undang-undang masih aman,” kata dia.

Baca Juga

Menkeu Sebut Perusahaan Pelat Merah Ini Bisa Peroleh Keringanan Pajak

Dalam kesempatan yang sama Purbaya mengatakan di sisa tahun 2025 ini, masih ada beberapa pendapatan negara hingga sebesar Rp 2 triliu - Rp 3 triliun yang didapat dari Kejaksaan Agung, yang berasal dari barang yang dirampas, serta dari PNBP.

Selain itu, Purbaya mengeklaim terdapat uang dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang dikembalikan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah mengumpulkan Rp 3,5 triliun dari belanja K/L yang belum digunakan.

“Sudah naik Rp 4,5 triliun. Hanya ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya,” ujar dia.

Eks Bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pihaknya akan terus memonitor akuntansi APBN 2025. Dia ingin memastikan anggaran belanja yang sudah ditetapkan dapat digunakan maksimal.

“Setiap tahun tuh nggak ada yang pernah 100% terserap. Kita asumsikan awal 99% terserap, itu pun nanti ada yang balikin lagi. Jadi, mungkin ada yang di bawah itu nanti,” kata dia.