Kementerian PKP dan BPS Temukan Kesenjangan Tinggi di Menteng, 6 RW Masuk Kawasan Kumuh

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kesenjangan sosial yang tinggi di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Dari total 29.000 penduduk di wilayah tersebut, hanya sekitar 5.000 warga yang masuk kategori mampu dengan rumah layak huni.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, terdapat enam RW yang masuk kategori kumuh dan empat RW tidak kumuh. “Tadi juga ada sejumlah rumah hampir roboh dan  tumpukan tanah di dalam rumah warga,” kata Amalia di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) malam.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait meyakini kesenjangan sosial dan ekonomi di Menteng termasuk salah satu yang paling tinggi di Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Adopsi Model 'Heritage' Kayutangan untuk Penataan Kawasan Kumuh Jakarta

“Ada berapa warga di sana (tinggal di kawasan kumuh)? Ternyata ada 24.000 orang. Yang mampu atau tidak tinggal di Kawasan kumuh ada 5.000 orang, yang kumuh enam RW,” tutur Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dia menambahkan, lokasi kawasan kumuh sangat dekat dengan pusat kota. “Dari Bundaran HI paling 15 menit (menuju kawasan kumuh Menteng),” ungkap Ara.

Ara menuturkan, perbaikan kawasan dilakukan melalui skema gotong royong tanpa mengandalkan APBN maupun APBD. “Tadi terkumpul berapa? Sekitar Rp 129 juta, kita gotong royong, mau gimana lagi,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Maruarar mendorong masuknya dukungan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, setelah renovasi permukiman kumuh di wilayah tersebut berlangsung.

Menurut Ara, Tanah Tinggi menjadi percontohan karena renovasi 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanpa APBN sedang bergulir. 

“Coba cari di Jakarta, ada  nggak satu kecamatan yang direnovasi tanpa uang negara. Cuma di situ, ada 700 rumah yang berproses,” tegas dia.

Baca Juga

Terobosan Menteri AHY, Wujudkan Penataan Kawasan Kumuh secara Vertikal Pertama Kali di Jakarta

Ara menjelaskan, sekitar 100 unit rumah telah selesai direnovasi dan pembenahan selanjutnya harus menyasar aspek ekonomi masyarakat. “Sekarang sedang dipikirkan ekonominya. Masuk nanti SMF dan PNM supaya ekonomi bagus,” kata dia.

Ara menegaskan, pembangunan hunian harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi kumuh. “Jadi, nggak bisa hanya renovasi atau bangun rumah tapi ekonominya nggak diperbaiki. Nanti kumuh lagi,” tandas dia.

Maruarar berharap Kelurahan Tanah Tinggi ke depan berkembang menjadi sentra ekonomi kreatif sebagaimana implementasi serupa di Kota Malang, yakni Kampoeng Heritage Kajoetangan.

“Syukur-syukur bisa ditingkatkan menjadi daerah ekonomi kreatif sehingga pemberdayaan ekonomi, seperti Kayutangan di Malang,” tutur Ara.