Ekonomi RI Tertekan, Tarif Impor AS Ancam Pertumbuhan PDB ke Level Terendah dalam 4 Tahun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Memasuki paruh kedua tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat dari ketidakpastian global, khususnya kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) yang kian agresif di bawah pemerintahan Donald Trump.
Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melambat ke 4,75%—terendah dalam empat tahun terakhir.
“Tekanan global, lemahnya permintaan dunia, dan arah kebijakan AS yang tidak jelas menjadi penyebab utama perlambatan,” ujar Rully dalam risetnya, dikutip Rabu (2/7/2025).
Baca Juga
IHSG Dibuka di Zona Merah, Sebaliknya Tiga Saham Ini Tetap Perkasa
Pelemahan kian diperburuk oleh kebijakan tarif universal 10% yang diberlakukan oleh Presiden Trump pada April 2025, termasuk tambahan tarif 32% khusus untuk produk asal Indonesia. Kebijakan ini diterapkan tanpa kejelasan arah lanjutan dan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan eksportir nasional.
Padahal, hubungan dagang Indonesia-AS selama ini cukup kuat. Surplus perdagangan Indonesia dengan AS meningkat menjadi US$ 15,1 miliar pada 2024, naik dari US$ 12 miliar pada 2023. Ekspor RI ke AS juga tumbuh dari US$ 23,3 miliar menjadi US$ 26,3 miliar, meski ekspor ke China justru turun menjadi US$ 60 miliar.
“Langkah Trump jelas berdampak negatif terhadap performa ekspor kita, padahal AS adalah mitra dagang terbesar kedua setelah China,” jelas Rully.
Baca Juga
Induk Usaha CFX 'Indokripto Koin Semesta' (COIN) Patok Harga IPO Rp 100 per Lembar
Pemerintah RI telah mencoba meredam ketegangan lewat negosiasi bilateral di Washington pada April dan Juni 2025, serta mengusulkan investasi swasta AS sebesar US$ 2 miliar di sektor pupuk berbasis amonia biru. Namun, hingga kini tanggapan dari AS masih belum konkret.
“Jika tidak ada kesepakatan sebelum tenggat 9 Juli 2025, implementasi tarif penuh diprediksi memangkas pertumbuhan ekonomi RI hingga 0,5%,” ungkap Rully.
Ia menegaskan pentingnya ketahanan ekonomi nasional dan diversifikasi pasar ekspor agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara mitra dagang yang kebijakan ekonominya tidak stabil.