Tarif Trump Berpotensi Ganggu Perdagangan Global, Ekonom: Indonesia Harus Diversifikasi Ekspor
JAKARTA, investortrust.id - Kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global, termasuk Indonesia. Ekonom dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyatakan kebijakan ekstrem Trump bisa dihadapi dengan sejumlah cara, salah satunya diversifikasi ekspor.
Fadhil menyebut, tarif ini digunakan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi untuk menciptakan sistem perdagangan yang dianggap lebih adil bagi AS. Sayangnya, cara penghitungan tarif resiprokal yang digunakan AS dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang valid.
Baca Juga
Sikapi Tarif Trump, Banggar DPR Minta Pemerintah Desak WTO Sehatkan Perdagangan Global
Salah satu contoh adalah klaim Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif 64% terhadap produk AS. Padahal data sebenarnya menunjukkan hanya sekitar 8% hingga 9%.
"Metode penghitungan yang digunakan adalah membagi surplus perdagangan dengan nilai ekspor Indonesia, yang dikritik luas oleh para ekonom, bahkan di Amerika sendiri," kata Fadhil dalam pernyataan secara virtual, Jumat (4/4/2025).
Lebih lanjut, ekonom senior itu menilai langkah pemerintah Indonesia sejauh ini masih cukup baik dengan mengirim tim negosiasi ke AS. Pendekatan ini dianggap tepat sebagai langkah awal untuk menganalisis situasi dan mencegah eskalasi konflik dagang.
“Saya sepakat dengan sikap pemerintah yang tidak langsung mengambil kebijakan retaliasi. Lebih baik melakukan dialog dan pemetaan risiko terlebih dahulu,” ujarnya.
Baca Juga
Prabowo Akan Kirim Delegasi Tingkat Tinggi ke Washington untuk Negosiasi Tarif Trump
Namun demikian, dalam jangka menengah, Fadhil menyarankan pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap AS.
"Diversifikasi pasar ekspor ke negara lain dan penguatan kerja sama multilateral menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi," harapnya.
Selain itu, penguatan ekonomi domestik juga dinilai penting untuk menghadapi dampak eksternal, seperti depresiasi rupiah. Fadhil menegaskan bahwa Indonesia harus cermat membaca arah kebijakan global dan mempersiapkan respons strategis.
"Pemerintah perlu fokus membangun daya tahan ekonomi melalui industrialisasi dan reformasi struktural," tegasnya. (C-13)