Sikapi Tarif Trump, Banggar DPR Minta Pemerintah Desak WTO Sehatkan Perdagangan Global
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah dalam menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif baru ke sejumlah negara. Trump diketahui menerapkan tarif sebesar 32% terhadap komoditas ekspor Indonesia.
Said menyarankan pemerintah mengambil inisiatif mendesak Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) untuk menyehatkan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," kata Said Abdullah dalam keterangan pers, Jumat (4/4/2025).
Baca Juga
IMF: Kebijakan Tarif Trump Berisiko Signifikan pada Prospek Ekonomi Global
Menurutnya, Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional.
Selain itu, Said Abdullah juga meminta pemerintah bisa mengambil langkah-langkah di dalam negeri untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu. Langkah-langkah itu, yakni menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," katanya.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Menurutnya hal itu sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa. Pemerintah, katannya, perlu memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
Baca Juga
Imbas Tarif Baru Trump, Macron Serukan Tunda Investasi di AS
"Memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat," paparnya.
Said juga menyarankan pemerintah menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal. Hal ini untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat. Kemudian, pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
"Membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat i rujuk oleh para pelaku usaha," katanya.