Indef Sebut Efisiensi Anggaran Berdampak ke Lemahnya Konsumsi Saat Lebaran
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan dampak dari efisiensi anggaran yang yang muncul dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melalui model Computable General Equilibrium (CGE), peneliti Indef membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada 2024 dengan 2025.
Dari data tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan hasil dari komputasi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga di semua provinsi akibat efisiensi saat Lebaran 2025.
“Artinya, bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” kata Rizal dalam diskusi “Ekonomi Lebaran Saat Cekak Anggaran” yang digelar daring, Rabu (19/3/2025).
Salah satu penurunan terdalam akibat efisiensi di tingkat pusat dan daerah ini yaitu di Provinsi Banten. Penurunan konsumsi di provinsi ini mencapai 1,4%.
Tetapi, dalam modeling yang dilakukan, diketahui provinsi-provinsi di Pulau Jawa rata-rata ternayta terdampak penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Sebagai pulau terpadat, penurunan konsumsi rumah tangga ini akan berdampak secara agregat ke konsumsi nasional.
Baca Juga
Daya Beli Melemah hingga Rendahnya SDM Jadi Tantangan Pembangunan di Era Prabowo Subianto
Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,814% akibat efisiensi anggaran.
Rizal merekomendasikan empat kebijakan jangka pendek agar konsumsi masyarakat dapat kembali. Pertama, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan ke kelompok rentan dengan mendorong pemberian subsidi ke kelompok miskin dan pekerja formal.
Kedua, Rizal menekankan pentingnya pasokan pangan di daerah yang aman melalui koordinasi dengan Bulog dan distributor lokal. Langkah ini dilakukan agar untuk menjamin stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Ketiga, stimulus fiskal untuk UMKM. Pada posisi ini, pemerintah daerah perlu memberikan subsidi bunga, insentif pajak, atau bantuan model kerja kepada UMKM selama periode melemahnya daya beli.
Keempat, efisiensi belanja publik. Pemerintah diminta mendorong belanja publik diarahkan ke yang sifatnya padat karya di tingkat daerah untuk menciptakan lapangan kerja alternatif sementara.