Daya Beli Melemah hingga Rendahnya SDM Jadi Tantangan Pembangunan di Era Prabowo Subianto
JAKARTA, investortrust.id - Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah memetakan tujuh tantangan yang akan dihadapi di era Presiden Prabowo Subianto.
Tantangan pertama yang akan dihadapi Prabowo yaitu masih rendahnya produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengutip Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia berdasarkan total factor productivity 2015-2022 hanya tumbuh 60 basis poin dari periode 2010-2015, dari -0,9% ke -0,3%.
Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78% ketika berada pada posisi menuju negara maju di periode 1971-1995. Sementara itu, China mendapatkan nilai 2,12% selama kurun waktu 2005-2022.
Produktivitas yang rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Sebab, selama 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7%, tetapi melambat pada periode 2010-2015 menjadi rata-rata 4,7%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat ke rata-rata 5% selama 2015-2019.
Masalah kedua yang diwaspadai pemerintahan Prabowo yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia, jika diukur dari PDB per tenaga kerja pada 2022, mencapai US$ 28.600 per pekerja. Angka ini tertinggal jauh dari Amerika Serikat (AS) yang mencapai US$ 149.100 per pekerja.
“Dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nation yang sebesar US$ 30.200 per pekerja,” tulis dokumen itu.
Pembangunan manusia unggul ini dihadapkan pada beberapa masalah. Misalnya, rata-rata nilai siswa untuk aspek membaca, matematika, dan sains yang sebesar 369,3 pada 2022. Sementara di tahun yang sama, rata-rata siswa dari negara-negara OECD, tercatat sebesar 488,33.
Baca Juga
Ekonom BNI: Indonesia Boleh Tak ‘Ngoyo’ Kejar Investasi Asalkan ICOR Rendah
Kualifikasi pendidikan ini akhirnya berdampak ke kualitas pekerja. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, sebanyak 52,32% penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah, pendidikan menengah 34,82%, dan kualifikasi dengan pendidikan tinggi 12,86%.
Di tengah kondisi ini, pemerintah juga menyadari adanya penurunan kelas menengah Indonesia. Salah satu risiko yang menjadi fokus pemerintahan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 46.420 pekerja per Agustus 2024.
“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat,” tulis dokumen tersebut.
Salah satu penyebab pemicu PHK tersebut yaitu rendahnya daya beli masyarakat. Deflasi terhadap komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak menjadi salah satu indikasi.
“Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri,” jelas dokumen itu.
Baca Juga
Diskon Tarif Listrik Bikin Deflasi, BKF: Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Di sisi lainnya, pemerintah melihat terjadi adanya kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat, namun sumber daya alam dalam kondisi terbatas. Tantangan keempat ini memerlukan strategi dalam pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.
Sebab, dalam tantangan kelima, krisis lingkungan menjadi masalah yang perlu segera dimitigasi. Kerugian akibat risiko bencana diprakirakan mencapai Rp 22,8 triliun per tahun.
Situasi global menjadi tantangan keenam yang dikhawatirkan memunculkan potensi rambatan ke dalam negeri. Pemerintah memetakan potensi konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.
“Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan,” bunyi analisis tersebut.
Akibat tidak stabilnya geopolitik global ini, International Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 stagnan di 3,2% dan inflasi global sebesar 4,5%.
Tantangan ketujuh, yaitu tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Kekhawatiran pemerintah terhadap turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022 menjadi catatan tersendiri.
“Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan,” jelas dokumen tersebut.
