Ekonom Soroti Efisiensi Anggaran APBN melalui Inpres
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyebut, penggunaan instruksi presiden (inpres) dalam penghematan APBN tampak kurang lazim. Hal ini karena nilai anggaran yang akan diefisiensikan mencapai Rp 306,69 triliun atau 8,5% dari rencana belanja pemerintah.
“Alasan lainnya adalah diperintahkan melalui Inpres 1/2025 pada Januari 2025 sebelum APBN mulai direalisasikan,” kata Awalil kepada investortrust.id, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga
Awalil mengatakan, umumnya penghematan anggaran mulai dilakukan pada kuartal terakhir realisasi. Pemerintah biasanya menggunakan peraturan menteri keuangan (PMK) atau surat edaran menkeu yang diketahui presiden. Dengan begitu, tidak mengubah keseluruhan APBN.
Awalil menyoroti, dokumen Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tak ubahnya surat edaran menkeu.
Perintah untuk menghemat anggaran belanja pemerintah pusat tersebut mencapai Rp 256,1 triliun dan memerlukan koordinasi kementerian/lembaga (K/L) dengan menkeu. “Diperintahkan reviu dan penyisiran ulang (program) atas alokasi belanja yang telah diberikan kepada K/L,” kata dia.
Selain anggaran K/L, penghematan juga terjadi pada transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,95 triliun. Anggaran yang dipangkas, yaitu perjalanan dinas sebesar 50%. “Perlu dicatat, untuk pemerintah pusat tidak dinyatakan soal persentase penghematan perjalanan dinas,” ujar dia.
Baca Juga
Kemenkeu: Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam instagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi kinerja 3 bulan Kabinet Merah Putih. Penghematan ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional.
“Prioritas perhatian program kerja dan anggaran KL untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung program makan siang bergizi untuk membangun anak-anak Indonesia sehat dan cerdas. Selain itu, untuk swasembada pangan dan energi,” tulis Sri Mulyani.