Belanja Harbolnas, BINA, dan EPIC Sales Ditargetkan Rp 80 T, Penghematan Devisa Jadi Prioritas
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mendorong sejumlah program belanja murah untuk meningkatkan minat belanja masyarakat jelang Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Pemerintah menargetkan akumulasi belanja nasional mencapai Rp 80 triliun.
Target tersebut diharapkan diakumulasi dari Hari BelanjaOnlineNasional(Harbolnas) pada 10-16Desember, ProgramBelanjadi Indonesia Aja (BINA) hingga 29 Desember 2024, serta program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024. Program EPIC Sale 2024 fokus menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga murah yang berlangsung 20-31 Desember 2024.
“Kalau dihitung dalam bulan ini mulai dari Harbolnas, BINA, sampai dengan EPIC Sale, every purchase is cheap, itu bisa dapat Rp80 triliun. Nah, Rp80 triliun kalau didolarkan itu sekitar 5 miliar USD, berarti 5 miliar USD ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran Program EPIC Sale 2024 di Tangerang, Minggu (22/12).
Berdasarkan data Nielsen, pengeluaran konsumen untuk produk kebutuhan sehari-hari (Fast-Moving Consumer Goods) dan teknologi pada kuartal ketiga tahun 2024 tumbuh dibandingkan periode sebelumnya dan mencapai angka Rp256 triliun. Sementara itu, hasil survei konsumen Bank Indonesia pada November 2024 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen(IKK)dileveloptimisdanlebihtinggidibandingbulansebelumnyayaitumencapai 125,9.
Baca Juga
Menko Airlangga Tegaskan Komoditas Bahan Pokok Tak Kena PPN 12%
Untuk itu, Pemerintah terus mendorong program-program belanja murah tersebut agar dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Ketua Umum APRINDO Solihin mengatakan, rata-rata penjualanretaildalamsatutahun bisamencapaiomzetkuranglebihRp424triliun.Program EPIC Sale didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi.
MenkoAirlanggaoptimis targetyangdicanangkandalamHarbolnasoleh ideA, BINA oleh HIPPINDO, dan EPIC Sale oleh APRINDO, dapat tercapai. Pencapaian target tersebut menggambarkan daya beli masyarakat Indonesia masih kuat. Terutama jika didorong dengan harga murah dan diskon yang menarik. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah juga terus memonitor minimarket yang membantu Pemerintah dalam menstabilkan harga.
Menko Airlangga juga menegaskan, bahan pokok penting dan semua turunannya tidak dikenai PPN. Selanjutnya terkait payment system, termasuk pembayaran Tol, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa payment system juga tidak dikenakan PPN. “Jadi saya harus tegaskan, transaksi QRIS saya tegaskan tidak ada PPN,” tegas Airlangga.
Kepada pers, Airlangga mengingatkan, kenaikanPPNdari11%ke12%,atau sebesar 1%.Pengecualian untuk transportasi publik yang tidak dikenakan PPN, sedangkan PPN untuk bahan pokok penting ditanggung Pemerintah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Pengembangan Daerah dan Juru Bicara KemenkoPerekonomianHaryoLimanseto,SekretarisDeputiBidangKoordinasiPerniagaan danEkonomiDigitalKemenkoPerekonomianPujoSetio,sertaAsistenDeputiPerdagangan dalamNegeri,PerlindunganKonsumen,danTertibNiagaKemenkoPerekonomianIsmarini.
Baca Juga
Menko Airlangga Pastikan Daftar Barang Mewah Kena PPN 12% Terbit Sebelum Januari 2025