Respons Menteri PANRB Soal Wacana Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merespons mengenai wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.
Azwar Anas mengaku belum mengetahui kajian mengenai pembentukan dua nomenklatur baru tersebut.
"Saya belum tahu ya," kata Azwar Anas kepada investortrust.id seusai penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Baca Juga
Bamsoet Dukung Prabowo Pisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari PUPR
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara ini sebelumnya disampaikan Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hashim S Djojohadikusumo saat menghadiri diskusi "Future of Indonesia Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Azwar Anas menjelaskan saat ini kementerian yang dipimpinnya baru selesai mengkaji Badan Gizi Nasional. Badan baru ini bertugas dalam pengelolaan makan bergizi gratis (MBG).
"Kami baru menyelesaikan yang Badan Gizi itu saja," ujar dia.
Untuk itu, Azwar belum dapat menanggapi lebih jauh mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara lebih jauh. Dia meminta pertanyaan itu ditujukan ke tim presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
"Nanti bisa ditanyakan ke timnya Pak Prabowo," ujar dia.
Sebelumnya, Hashim mengatakan Kementerian Perumahan akan dipisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah pemisahan ini, kata Hashim, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengembangkan pembangunan.
'Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU. (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan," kata dia.
Baca Juga
Selain pembentukan Kementerian Perumahan, Hashim mengatakan Prabowo juga setuju pendirian Badan Penerimaan Negara. Hashim mengatakan badan baru ini bukan sebagai bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.
"Pak Prabowo-Gibran akan mendirikan kementerian atau badan baru, yaitu namanya Badan Penerimaan Negara," katanya.