Bamsoet Dukung Prabowo Pisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari PUPR
JAKARTA, investortrust.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi kementerian tersendiri atau terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo menyatakan, dengan terpisah dari PUPR, Kementerian Perumahan Rakyat dapat fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat. Kementerian ini juga diharapkan dapat menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
Baca Juga
Diketahui, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah. Jumlah itu terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya. Selanjutnya, 1 juta unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha. Pembangunan sektor perumahan selama 35 tahun terakhir, selalu memberi sumbangan besar bagi produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Jika dimaksimalkan, bisa menyumbang hingga 20% GDP.
Bamsoet mengatakan, untuk merealisasikan 3 juta unit rumah, pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Beberapa di antaranya dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan, maksimal 30% atau sekitar Rp 138 triliun dari total jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program perumahan pekerja. Cara lainnya yakni pembentukan dana abadi perumahan rakyat, dengan cara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp 25 triliun diinvestasikan dengan skema dana abadi.
"Sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat," ujar Bamsoet dalam acara "Future of Indonesia Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Sabtu (31/8/24).
Selain Bamsoet dan Hashim, acara ini turut dihadiri Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Kadin dan CEO Bakrie and Brothers Anindya Bakrie, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Koordinator WKU III Kadin Shinta Kamdani, serta 27 ketua Kadin daerah.
Bamsoet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% juga memiliki landasan yang kuat. Mengingat dalam dua dekade terakhir saja, pendapatan per kapita Indonesia hampir mencapai US$ 5.000, naik dari sekitar US$ 1.000. Lebih penting lagi, dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, diyakini stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik. Sebagaimana telah terjalin selama ini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Khususnya pada peningkatan daya saing ekonomi nasional, pembenahan regulasi, hingga pemberdayaan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan dinamis," jelas Bamsoet
Ketua Dewan Pembina Depinas Soksi, dan Kepala Badan Polhukam Kadin ini menerangkan, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri dalam menyambut pemerintahan Prabowo. Hal ini mengingat Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya terhadap Indonesia. Kecintaan Indonesia sangat tegas dan tanpa keraguan. Dengan demikian, pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang dijalankan.
Baca Juga
Pemerintahan Prabowo Subianto Pastikan Buat Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara
Merah Putih Prabowo tercermin dari berbagai program unggulannya. Selain 3 juta unit rumah, juga terdapat program makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi mineral dan pangan, serta pengembangan infrastruktur. Khusus untuk pangan, Prabowo menargetkan mencetak 1 juta hektare lahan sawah. Dunia usaha harus bisa memberikan kontribusi maksimal, sehingga Indonesia bukan hanya memiliki ketahanan pangan melainkan juga kedaulatan pangan.
"Bagi kawan-kawan Kadin yang akan menduduki posisi menteri, juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Keluarkan kebijakan yang pro-rakyat, tegak lurus dengan Merah Putih Prabowo. Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro-rakyat, seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan. Kurangi impor berbagai kebutuhan pokok maupun impor berbagai kebutuhan industri yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok orang dan ujungnya merugikan masyarakat secara keseluruhan," papar Bamsoet.