Pembiayaan Utang Rp 775,9 Triliun di RAPBN 2025, Melompat 40,2%
JAKARTA, investortrust.id - Kebijakan pembiayaan utang pemerintah pada 2025 menjadi salah satu pokok strategis yang ditunggu masyarakat dan pasar. Di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775,9 triliun, atau melompat 40,2% dari Outlook 2024.
“Pembiayaan utang ini akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)” tulis Buku II Nota Keuangan 2025, diakses Minggu (18/8/2024).
Penarikan dari SBN (secara neto) tercatat sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara, pinjaman pemerintah (secara neto) sebesar Rp 133,3 triliun. Pinjaman yang diperoleh itu berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri masing-masing, Rp 5,2 triliun dan Rp 128,1 triliun.
Instrumen pinjaman lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah. Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Baca Juga
“Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang,” tulis dokumen tersebut.
Pada 2023 yang merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB, pembiayaan kembali direalisasikan menurun menjadi Rp 356,6 triliun. Sementara, outlook pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 609,7 triliun.
Pembiayaan utang meningkat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp 1.229,6 triliun, seiring dengan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan utang menurun menjadi Rp 870,5 triliun dan Rp 696 triliun searah dengan membaiknya perekonomian dan meredanya kebutuhan penanganan Covid-19.
Tren penurunan utang berlanjut pada 2023 sehingga pembiayaan utang menjadi Rp 403,9 triliun. Penurunan ini juga searah dengan kebijakan defisit kembali paling tinggi 3% terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara.
Baca Juga
“Dalam perkembangannya, volatilitas pasar keuangan masih berlanjut hingga Semester I-2024. Kondisi volatilitas di pasar keuangan tersebut juga tercermin di pasar SBN,” tulis dokumen tersebut.
Secara umum mayoritas investor berharap penurunan tingkat bunga oleh The Fed yang dimulai pada bulan Maret 2024, akan tetapi laju inflasi yang masih cukup tinggi mendorong penundaan penurunan tingkat bunga hingga akhir tahun 2024. Pemerintah, dalam dokumennya, menyebut kondisi itu mendorong aksi jual oleh investor asing di pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia di mana secara year to date (ytd), Juni 2024, investor asing telah melepas SBN senilai Rp 33,9 triliun. Namun demikian pembiayaan utang tahun 2024 diperkirakan masih dapat mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN.
“Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan melanjutkan tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir,” tulis dokumen tersebut.
Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mencatat pembayaran bunga utang pemerintah akan membengkak. Peningkatan pembayaran bunga utang sejak 2022 ini diprediksi lebih besar dari belanja pegawai.
Baca Juga
Pemerintah Akan Lelang 8 Surat Utang Negara, Targetkan Rp 33 Triliun
"Ini alert untuk pemerintah, pembayaran bunga utangnya sudah lebih besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022," kata Ariyo dalam Diskusi Publik Indef yang digelar secara daring, Minggu (18/8/2024).
Kondisi ini, kata Ariyo, membuat ruang fiskal 2025 makin terbatas. Dengan kata lain, kata dia, ada warisan yang buruk dari pemerintah untuk Prabowo-Gibran.
Data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pembayaran utang jatuh tempo pada 2025 diperkirakan sebesar Rp 800,33 triliun. Angka itu terdiri dari penerbitan SBN yang total senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun. Sementara itu, bunga utang pemerintah di era Prabowo-Gibran sebesar Rp 552,85 triliun.
Pada 2026, utang jatuh tempo diperkirakan sekitar Rp 803,19 triliun. Pada 2027, utang jatuh tempo Indonesia mencapai Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 diperkirakan sebesar Rp 719,81 triliun. Pada akhir masa jabatan Prabowo-Gibran, yakni 2029 utang jatuh tempo akan sebesar Rp 622,3 triliun.
Oleh karena itu, total utang yang akan jatuh tempo pada masa jabatan Prabowo-Gibran akan mencapai Rp 3.748,24 triliun atau sekitar 44% dari total utang pemerintah saat ini yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.