Dolar, Ada Masalah Apa?
Oleh Tri Winarno,
Mantan Ekonom Senior
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID - Pada tahun 1971, Menteri Keuangan Amerika Serikat John Connally terkenal mengatakan kepada rekan-rekannya di G10 bahwa “dolar adalah mata uang kami, tetapi itu masalah Anda.” Connally secara tidak terduga berterus terang tentang fakta bahwa, meskipun greenback adalah mata uang cadangan utama dunia, tujuan utamanya adalah untuk memajukan kepentingan AS.
G10 adalah sepuluh negara industri makmur, yang pada 1962 setuju meminjamkan uang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Mereka adalah AS, Belgia, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Jerman, dan Inggris. Bagi AS, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar, tujuan yang dinyatakan Connally itu tetap berlaku hingga saat ini.
Baca Juga
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran sentral dolar dalam perdagangan dan keuangan global telah menimbulkan lebih banyak masalah bagi negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang (emerging-market and developing economies/EMDEs), dibandingkan terhadap negara-negara kaya di dunia. Misalnya, siklus pengetatan Bank Sentral AS saat ini – seperti siklus sebelumnya – telah memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dengan memicu arus keluar modal yang sangat besar dan berlebihan.
Hal itu, pada gilirannya, telah memicu perputaran mata uang yang memperburuk tantangan makroekonomi dan meningkatkan biaya pembayaran utang. Selain itu, mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal untuk investasi publik.
Jepang, Praktik Valas Tak Adil
Belakangan, perbedaan kebijakan moneter antara The Fed dan bank sentral negara-negara maju lainnya juga memicu volatilitas nilai tukar di antara negara-negara kaya di dunia. Dampak dari kebijakan tingkat bunga The Fed yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang panjang paling terasa di Jepang, yang baru-baru ini melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk membendung pelemahan yen yang semakin cepat.
Pada bulan Juni lalu, Departemen Keuangan AS menambahkan Jepang ke dalam “daftar pemantauan” atas potensi praktik valuta asing yang tidak adil. Meskipun Departemen Keuangan tidak lagi menunjuk Jepang sebagai manipulator mata uang – yang bisa mengakibatkan Amerika menjatuhkan sanksi terhadap salah satu sekutu setianya – langkah ini penting, salah satunya karena tindakan tersebut menyoroti risiko global dari divergensi kebijakan moneter dan konsekuensi yang melekat pada tantangan koordinasi internasional dalam mengendalikan nilai tukar mata uang utama dunia.
Jepang masuk dalam daftar pemantauan karena memenuhi dua dari tiga kriteria yang digunakan Departemen Keuangan AS, untuk menilai kebijakan mitra dagang utama AS. Ini khususnya, surplus perdagangan dengan AS setidaknya US$ 15 miliar, dan surplus transaksi berjalan di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kriteria ketiga adalah intervensi sepihak yang terus-menerus di pasar valuta asing, dengan total pembelian bersih minimal 2% dari PDB selama 12 bulan. Laporan Departemen Keuangan AS kepada Kongres mencatat bahwa, meskipun Jepang belum mencapai ambang batas tersebut, ia telah secara agresif melakukan intervensi di pasar valuta asing.
Baca Juga
Agustus, Asing Net Buy Saham Rp 2,46 Triliun, SBN Rp 4,16 Triliun
Pihak berwenang Jepang memang telah menghabiskan miliaran dolar untuk menopang yen, yang telah kehilangan sepertiga nilainya sejak tahun 2021 dan jatuh ke level terendah dalam 34 tahun, di lebih dari 160 per dolar pada bulan April. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan suku bunga yang semakin besar antara kedua negara: ketika The Fed menaikkan suku bunga secara tajam pada awal tahun 2022 untuk memerangi inflasi, Bank of Japan mempertahankan kebijakan suku bunga negatif untuk mengatasi deflasi dalam negeri.
Sementara, dalam laporannya, Departemen Keuangan AS menekankan ekspektasinya, “Di pasar valuta asing yang besar dan diperdagangkan secara bebas, intervensi hanya boleh dilakukan pada keadaan yang sangat luar biasa, dengan konsultasi terlebih dahulu.”
2 Bulan, Jepang Habiskan US$ 61 Miliar
Yang paling menonjol adalah pemerintah Jepang menghabiskan dana sebesar ¥ 9,8 triliun (US$ 61,2 miliar) pada bulan April dan Mei 2024, untuk membalikkan tren penurunan yen. Ini melampaui jumlah total yang dikerahkan untuk mempertahankan mata uang tersebut pada tahun 2022.
Meskipun upaya itu berskala besar, penurunan yen terus berlanjut. Hal ini menggambarkan betapa berat tantangan mempertahankan nilai mata uang yang sedang anjlok, dalam sistem keuangan global yang sangat terintegrasi.
Selama berbulan-bulan, investor semakin beralih ke carry trade, yang melibatkan pinjaman dalam yen untuk berinvestasi pada aset dengan imbal hasil lebih tinggi di luar negeri. Hal ini, dikombinasikan dengan kenaikan imbal hasil obligasi AS, memberikan tekanan semakin berat pada yen.
Selain itu, depresiasi mata uang telah membuat eksportir enggan mengonversi pendapatan asing ke yen, karena meningkatnya risiko nilai tukar. Alhasil, semakin menurunkan permintaan dan memperkuat pelemahan yen.
Pada bulan Juli, pemerintah Jepang pun kembali mengeluarkan US$ 36 miliar untuk upaya pembelian yen, intervensi ketiga pada tahun ini. Citigroup memperkirakan bahwa Negeri Sakura telah mencadangkan dana sebesar US$ 200-300 miliar untuk kebijakan tersebut, yang mengharuskan penjualan dolar, mata uang lain, atau bahkan obligasi pemerintah untuk mendukung penguatan yen dan mengurangi risiko memburuknya ekonomi Jepang.
Padahal, biasanya, otoritas moneter akan melakukan intervensi untuk melemahkan mata uang lokal, guna meningkatkan ekspor dan meningkatkan daya saing. Plaza Accord tahun 1985, yang menyebabkan yen menguat sebesar 46% terhadap dolar, memberikan dampak yang sama bagi AS, namun mengurangi daya saing Jepang, sehingga mendorong perusahaan otomotif Jepang mendirikan pabrik di Amerika.
Volatilitas Berlebihan Berisiko Stagflasi
Langkah-langkah tidak biasa yang baru-baru ini diambil oleh otoritas moneter Jepang itu mencerminkan tingginya dampak perbedaan kebijakan moneter terhadap stabilitas dan pertumbuhan global. Meskipun melemahnya yen telah meningkatkan pariwisata dan ekspor ke AS, hal ini juga menyebabkan volatilitas nilai tukar yang berlebihan, sehingga mengurangi investasi perusahaan dan meningkatkan biaya bagi industri dan importir.
Konsumsi swasta, yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian Jepang, telah melambat, sehingga meningkatkan risiko stagflasi. Akibatnya, pemerintah Jepang telah merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonominya untuk tahun fiskal berjalan (yang berakhir Maret 2025), dari 1,3% menjadi sekitar 0,9%.
Namun, dengan kebijakan terbaru Bank Sentral Jepang, beberapa tanda telah menunjukkan hasil perbedaan suku bunga yang semakin menyempit, yakni yen semakin stabil. Pada paruh kedua bulan Juli, yen menguat terhadap dolar sebesar 4% dan menguat ke level terkuat sejak Maret 2024, sehari setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,25%.
Lonjakan yen mengikuti data inflasi AS yang lebih lemah di bulan Juni dan pasar tenaga kerja yang lebih lemah di bulan Juli. Kedua data penting di Negara Paman Sam itu dapat menyebabkan The Fed menurunkan suku bunganya lebih cepat, seiring dengan peralihan dari fokus tunggal pada target inflasi ke mandat ganda yaitu stabilitas harga dan penyerapan lapangan kerja, di tengah risiko baru terhadap pertumbuhan ekonomi AS yang terancam resesi.
Namun, periode baru perbedaan kebijakan di antara bank-bank sentral utama secara sistemik ini telah menggarisbawahi dampak ekonomi global yang sangat besar dari ulah dolar. Ketika otoritas moneter di negara maju bergerak secara sinkron, mudah untuk melihat bahwa mata uang AS tersebut hanya berdampak negatif bagi negara-negara berkembang (EMDEs).
Namun, tekanan dolar terhadap mata uang Jepang baru-baru ini karena perbedaan arah kebijakan moneter antara BoJ dan The Fed telah menjadi pengingat bahwa: dolar adalah masalah baik bagi negara kaya maupun baginegara miskin. Karena itu, sampai kapan pun jika tidak ada perubahan paradigma sistem keuangan global, maka dolar memang akan tetap menjadi masalah bagi negara mana pun kecuali negaranya Uncle Sam. Dan untuk itu, dituntut kehati-hatian ekstra sepanjang waktu dalam pengelolaan kebijakan moneter suatu negara, agar tidak menjadi bulan-bulanan dolar.
Banyuwangi, 11 Agustus 2024