Ungkit Daya Beli Kelas Menengah dari Ketergerusan, Pemerintah Terapkan Kiat Ini
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah tengah mengupayakan pemberian insentif guna mendongkrak daya beli kelas menengah yang tergerus akibat peningkatan ketidakpastian ekonomi. Insentif ini diharapkan menjadi pengungkit daya beli kelas menengah.
“Salah satu insentif yang bisa diberikan bagi kelas menengah, misalnya PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk perumahan dan PPN DTP untuk otomotif. Itu sudah diberikan,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah akan terus menekan inflasi. Utamanya pada komoditas makanan dan minuman. “Itu juga akan meningkatkan daya beli, kemudian dari segi perbankan kredit modal kerja dan kredit lainnya,” kata dia.
Baca Juga
Dia mengatakan, pemberian kredit dilakukan, karena kredit investasi mengalami kenaikan. Dia menyebut pemerintah juga terus mendorong 64 juta UMKM bisa masuk ke dalam sistem pemerintah melalui Nomor Identitas Berusaha (NIB) dan menerapkan sistem perpajakan. “Kemudian secara tidak langsung kan kita juga menyediakan BBM murah ke masyarakat,” kata dia.
Kepala Riset Industri dan Regional Bank Permata Adjie Harisandi tak menampik kondisi kelas menengah Indonesia mengalami perlambatan daya beli. Kondisi ini disertai dengan gejala makan tabungan (mantab).
Adjie mengatakan kondisi yang dialami kelas menengah ini karena terjadinya peningkatan harga pangan. “Ini memang relatif cukup berdampak ya, terutama bagi kelas menengah yang tidak mendapat bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah,” kata Adjie, saat PIER Economic Review: Mid Year 2024, yang digelar daring, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga
Ancaman Daya Beli Masyarakat Lemah, Prabowo-Gibran Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Adjie mengatakan, pemerintah seharusnya lebih peka dengan masalah yang dihadapi kelas menengah. Utamanya, pada sisi ketersediaan pasokan komoditas pangan. “Bahwa ketersediaan pangan maupun harga-harga pangan itu relatif harus terjaga. Itu faktor penting,” kata dia.
Selain itu, dia menyebut pemerintah perlu melihat arah kebijakan yang menyasar kelas menengah. Salah satunya penerapan cukai dan pajak. “Mungkin ini bisa di-review kembali. apakah memang tepat melaksanakan kebijakan itu saat ini karena kelas menengah ini cenderung masih terganggu dri akibat adanya peningkatan harga-harga pangan di awal tahun dan kebijakan yang sudah terjadi sehingga mengganggu kelas menengah,” ucap dia.