Ekonom: Tekanan Inflasi Mulai Naik, Daya Beli Turun

JAKARTA, investortrust.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II-2024 tercatat masih berada di atas 5% secara tahunan. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II yang sebesar 5,05% secara tahunan menurun dibanding kuartal I sebesar 5,11% year on year. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi lebih berat, sehingga pemerintah harus segera mengantisipasinya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, pertumbuhan ekonomi di semester I-2024 itu karena didorong oleh permintaan domestik yang kuat, yang dipengaruhi oleh Pemilu 2024. Selain itu, banyaknya hari libur nasional. 

“Dampak pemilu terlihat dari peningkatan signifikan pada belanja pemerintah dan pertumbuhan pengeluaran LNPRT (Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga). Masing-masing melonjak sebesar 9,08% secara tahunan dan 16,84% secara tahunan,” kata Josua dalam keterangan di Jakarta, dikutip Rabu (7/8/2024).

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi 5,05% Kuartal II, Industri Pengolahan 3,95%

Josua mengatakan, dampak dari hari libur nasional tercermin pada pertumbuhan kumulatif sektor transportasi serta hotel dan akomodasi, Masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 6,63% secara tahunan dan 6,62% secara tahunan.

Minta Pemerintah Antisipasi
Melihat ke depan, untuk kuartal III dan IV, Josua meminta pemerintah mengantisipasi moderasi dampak berkurangnya libur nasional. “Dengan hanya empat hari libur nasional pada semester II-2024, dibanding tiga belas hari libur nasional pada semester I lalu, terdapat potensi mobilitas masyarakat lebih rendah dan penurunan aktivitas yang berhubungan dengan rekreasi,” kata dia. 

Selain itu, kata Josua, efek pemilu diperkirakan akan berkurang. Pasalnya, belanja pilkada pada kuartal IV kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemilu.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5% pada dua kuartal awal menunjukkan perekonomian domestik yang tangguh di tengah gejolak global. Meski demikian, Andry mewanti-wanti tantangan global yang harus dicermati.

“Pertama, konsumsi masih tangguh, tetapi tanda-tanda pelemahan telah terlihat terutama pada kelas berpendapatan rendah. Oleh karena itu, menjaga inflasi tetap rendah menjadi keharusan,” kata Andry.

Kekhawatiran Perdagangan RI Memburuk
Tantangan kedua, kata Andry, menurunnya kinerja ekonomi Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran potensi perlambatan ekonomi dan resesi. Masalah di Negeri Paman Sam ini akan berdampak negatif pada perdagangan global.

“Harga komoditas, terutama batu bara dan CPO (minyak sawit), dapat turun lebih jauh karena melemahnya permintaan dari negara-negara seperti Cina dan AS. Akibatnya, perdagangan Indonesia dapat memburuk, tercermin dari penurunan surplus perdagangan baru-baru ini,” ujar dia.

Secara tahun berjalan, surplus perdagangan mencapai US$ 15,4 miliar pada Juni 2024. Capaian ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 19,9 miliar.

Ketiga, kata Andry, masih ada risiko gejolak global yang dapat memengaruhi minat investasi. Hal ini baik berasal dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah maupun dinamika politik terkini di AS.


Naikkan Dukungan Pemerintah 
Dia menyarankan, dukungan terhadap perekonomian nasional seperti dari belanja pemerintah harus lebih tinggi. “Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit fiskal yang lebih tinggi, yakni 2,7% dari PDB (produk domestik bruto), dibandingkan dengan target awal sebesar 2,3% dari PDB. Penyaluran subsidi dan perlindungan sosial juga diharapkan dapat menjadi peredam guncangan, di tengah risiko perlambatan (pertumbuhan) ekonomi global,” ucap dia.

Baca Juga

Asing Net Sell Saham Rp 0,11 Triliun Selasa, Lelang SUN Rp 23 T dan SRBI Rp 22 T

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut deflasi selama tiga bulan berturut-turut pada Mei, Juni, dan Juli 2024 perlu dilihat secara menyeluruh. Meski deflasi memang terjadi pada harga pangan, tapi inflasi inti dan konsumsi rumah tangga masih tumbuh kendati sedikit melambat. “Dan tekanannya mulai terasa sekarang,” kata dia.

Menurut Bhima, deflasi yang terjadi karena pemerintah masih menahan kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price). Beberapa harga yang diatur pemerintah di antaranya, harga LPG, tarif listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

“Itu yang sifatnya subsidi. Tapi, ini kan atas nama APBN, subsidi dan kompensasi yang menanggung itu. Seberapa kuat APBN menanggung semua?” kata dia.

Melihat wacana kenaikan tarif dan harga energi yang berkembang, Bhima meminta pemerintah waspada terhadap efek inflasi ke depan. Yang tadinya deflasi akan berisiko inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan tertekan.

Untuk bisa mencapai pertumbuhan sebesar 5% ke depan, kata Bhima, pemerintah perlu meringkas dan mempercepat pencairan anggaran pada akhir tahun nanti, agar dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan realisasi belanja pemerintah. Dia juga mendesak pemerintah segera membenahi permasalahan yang terjadi pada industri manufaktur. Pasalnya, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia terkontraksi pada Juni 2024 ke level 49,3 atau di bawah level ekspansi.

“Dan, juga menjaga kinerja ekspor, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Nah itu salah satu PR ke depan,” tandasnya.