Komisi XI DPR Minta RAPBN 2027 Fokus Jaga Daya Beli Kelas Menengah

JAKARTA, investortrust.id — Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diarahkan untuk menjaga kelompok kelas menengah, karena dinilai menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Karena itu, dia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” ujarnya.

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01-12,40% terhadap PDB. Misbakhun menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

Baca Juga

Bank Dunia: Penurunan Upah Riil Picu Berkurangnya Pekerja Kelas Menengah

“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” kata dia.

Meski demikian, rencana untuk menguatkan kelas menengah tak mendapat penjelasan komprehensif dalam KEM-PPKF 2027. Pemerintah masih berfokus kepada perlindungan sosial kelompok bawah.

“Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat,” bunyi rencana pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027.

Pemerintah hanya membeberkan strategi upaya untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Salah satu yang disoroti yaitu pengembangan industri semikonduktor.

Pengembangan industri ini dibidik pemerintah karena Indonesia merupakan pasar domestik bagi produk elektronik dan otomotif. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketersediaan bahan baku penting dalam industri ini di antaranya, pasir silika, nikel, dan timah.

“Hal ini membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok global, meningkatkan penggunaan komponen lokal guna menghemat devisa, serta menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi,” bunyi dokumen tersebut.