Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Tidak Pangkas Anggaran Pengadaan Alat Kontrasepsi
JAKARTA, investortrust.id - Anggaran pengadaan alat kontrasepsi (alkon) di Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara lain di dunia. Sebagai informasi, sebesar 70% alat kontrasepsi yang digunakan masyarakat menggunakan anggaran pemerintah dan sisanya masyarakat membelinya secara mandiri.
Dengan demikian, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, mewanti-wanti para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dalam merencanakan kebutuhan dan pengadaan mengutamakan alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan implan) dibanding alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, pil, dan suntik.
"Saya yakin apabila alkon yang disediakan negara habis, masyarakat pengguna suntik dan pil tetap akan menggunakan dengan membeli secara mandiri karena harganya terjangkau. Berbeda kalau susuk, begitu tidak ada stoknya, akseptor akan berat karena harganya mahal. Oleh karena itu, kami akan perjuangkan ke depan di pemerintahan baru alat dan obat (alokon) kontrasepsi jangan turun, minimal sama” ujar dokter Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Selasa (13/8/2024).
Baca Juga
BKKBN Sebut Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Turun Jadi 8,68 Juta
Lebih lanjut, Dokter Hasto optimistis bahwa pemerintahan baru berfokus pada kualitas SDM. Sehingga akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada BKKBN yang notabene bekerja untuk menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju.
"Dalam memperhitungkan kebutuhan alokon itu rantai pasoknya otomatis. Harapannya prinsip 'first in-first out' dipegang teguh. Jadi, di daerah pun jalan simpulnya jalan, reportingnya jalan, input datanya jalan. Sehingga secara 'real time' kita tahu mana yang 'stock out' mana yang 'overstock'. Harapan saya ini 'clear', objektif, dan jelas," terang dokter Hasto.
Terkait kesertaan KB di wilayah khusus, dokter Hasto menyampaikan pesan agar para Kepala Perwakilan memperluas pemaknaan wilayah khusus.
“Wilayah khusus tidak semata terbatas pada daerah tertinggal, terpencil, dan sulit perbatasan (Galcitas) saja. Sejumlah daerah tidak ada galcitas. Maka, wilayah khusus juga harus dimaknai sebagai daerah dengan capaian rendah, karena Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) rendah tapi unmet need dan Total Fertility Rate (TFR) tinggi,” tuturnya.
Baca Juga
BKKBN Tolak Perzinahan, Kontrasepsi Harus Digunakan oleh Sasaran yang Tepat
Dalam bahasa sederhana, wilayah yang KBnya rendah dan anaknya banyak. “Itu yang harus diprioritaskan sebagai wilayah khusus,” imbuhnya.
Asal tahu, mCPR adalah tingkat penggunaan alat kontrasepsi modern/bukan alamiah. Sedangkan unmet need adalah kondisi pasangan usia subur yang seharusnya berKB tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Total Fertility Rate (TFR) merupakan angka kelahiran yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa suburnya. (CR-4)