AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Fokus Amankan Hormuz, Iran Melawan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Amerika Serikat (AS) mulai mengerahkan kekuatan militer tambahan ke kawasan Timur Tengah seiring meluasnya perang Iran–Israel yang didukung Washington. Pengerahan ini mencakup ribuan marinir dan pelaut Angkatan Laut (AL), yang dikirim melalui kapal amfibi guna memperkuat posisi militer AS di sekitar Teluk Persia dan perairan strategis Selat Hormuz.
Berdasarkan laporan langsung The New York Times yang diperbarui pada Sabtu (28/3/2026) waktu AS atau Minggu (29/3/2026) WIB, serta laporan CNN pada tanggal yang sama, kapal amfibi USS Tripoli telah tiba di kawasan Timur Tengah dengan membawa sekitar 3.500 personel gabungan, terdiri dari marinir dan pelaut.
Secara lebih terperinci, pejabat militer AS menyebutkan sekitar 2.500 marinir berasal dari 31st Marine Expeditionary Unit (MEU), yang biasanya bermarkas di Okinawa, Jepang, sementara sekitar 2.500 lainnya adalah personel Angkatan Laut yang tergabung dalam kelompok tempur amfibi (amphibious ready group). Namun, lokasi persis penempatan mereka tidak diungkapkan demi alasan keamanan operasional.
Baca Juga
AS Siap Gelar Serangan Darat di Iran, Pasukan Mulai Dekati Teluk Persia
Pengerahan pasukan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi Washington untuk merespons meningkatnya ancaman Iran terhadap jalur energi global, khususnya Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Menurut pejabat AS yang dikutip The New York Times (28/3/2026), marinir yang dikirim diproyeksikan berperan dalam upaya membuka kembali akses Selat Hormuz yang sebagian besar telah terganggu oleh operasi militer Iran. Meski kekuatan Angkatan Laut Iran disebut telah melemah akibat serangan udara AS dan Israel sejak awal perang pada 28 Februari 2026, Teheran masih memiliki kemampuan asimetris, seperti penggunaan kapal cepat, ranjau laut, dan drone dari garis pantai maupun pulau-pulau kecil.
Langkah ini juga menegaskan bahwa meskipun jalur diplomasi masih dibuka, opsi militer tetap disiapkan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat (27/3/2026) menyatakan bahwa Washington tidak memerlukan pengerahan pasukan darat skala besar untuk mencapai tujuan militernya di Iran, dan memperkirakan perang bisa berakhir dalam hitungan minggu. Namun, Presiden AS Donald Trump belum menutup kemungkinan penggunaan marinir atau pasukan khusus jika situasi memburuk.
Iran Terpukul, tetapi Belum Lumpuh
Memasuki akhir Maret 2026—sekitar satu bulan sejak perang dimulai pada 28 Februari—kapasitas militer Iran mengalami degradasi signifikan, namun belum runtuh. Laporan Reuters (20/3/2026; 27/3/2026) menyebutkan Iran sebelum perang memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah, diperkirakan mencapai 2.500 hingga 6.000 unit dengan jangkauan hingga 2.000 km.
Baca Juga
Hingga akhir Maret, sekitar sepertiga kemampuan rudal tersebut dilaporkan telah dihancurkan oleh serangan udara AS dan Israel. Namun, sisa arsenal masih cukup besar untuk mempertahankan tekanan militer, terutama melalui serangan rudal dan drone ke Israel, negara Teluk, serta target energi.
Selain itu, Iran tetap mempertahankan kemampuan perang asimetris di laut, termasuk penggunaan kapal cepat, ranjau, dan drone laut untuk mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Ini menjelaskan mengapa meski armada laut konvensionalnya melemah, Iran masih mampu mengancam jalur energi global.
Dari sisi darat, kekuatan Angkatan Darat Iran relatif masih utuh karena perang sejauh ini didominasi serangan udara dan jarak jauh. Sementara itu, industri militernya juga belum sepenuhnya lumpuh, dengan indikasi produksi senjata masih berjalan meski di bawah tekanan.
Di sektor nuklir, kerusakan juga signifikan namun tidak total. Menurut laporan IAEA yang dikutip Reuters (9/3/2026), tiga fasilitas pengayaan uranium utama Iran—dua di Natanz dan satu di Fordow—telah rusak berat atau hancur.
Namun, Iran diyakini masih memiliki stok sekitar 440,9 kg uranium yang diperkaya hingga 60%, dengan lebih dari 200 kg di antaranya berada di fasilitas bawah tanah di Isfahan yang tidak mengalami kerusakan signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas produksi terganggu, potensi nuklir Iran belum sepenuhnya dieliminasi.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan sebuah proyektil sempat menghantam area pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr pada 27–28 Maret 2026, namun IAEA memastikan tidak ada kerusakan fasilitas maupun kebocoran radiasi.
Proxy Iran Menguat di Yaman
Di luar wilayah Iran, kekuatan proxy Teheran menunjukkan dinamika berbeda. Di Lebanon, kelompok Hezbollah masih menjadi ancaman utama meski mengalami tekanan berat. Laporan Reuters (5/3/2026; 25/3/2026) menyebut kelompok ini masih mampu meluncurkan puluhan hingga ratusan roket dan drone per hari pada fase tertentu, meski pengaruh politiknya di dalam negeri mulai melemah.
Di Suriah, pengaruh Iran justru menyusut tajam setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024. Jaringan milisi pro-Iran dilaporkan terfragmentasi dan kehilangan pijakan strategis di kawasan tersebut.
Baca Juga
Perang Iran vs AS-Israel Mulai Pukul Industri Eropa, Prancis Luncurkan Paket Bantuan Darurat
Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi justru muncul sebagai front baru yang semakin aktif. Berdasarkan laporan CNN dan Reuters (28/3/2026), Houthi telah meluncurkan serangan rudal ke Israel dan berpotensi kembali mengganggu jalur pelayaran global di Laut Merah, sebuah eskalasi yang memperluas dimensi konflik.
Eskalasi militer terus menimbulkan korban. Seorang pejabat AS mengatakan sekitar dua lusin tentara Amerika terluka akibat serangan Iran terhadap pangkalan militer di Arab Saudi, termasuk di Prince Sultan Air Base—salah satu insiden paling serius sejak perang dimulai.
Di berbagai front, serangan saling balas terus terjadi. Israel melaporkan serangan rudal Iran yang menewaskan sedikitnya satu orang di Tel Aviv, sementara Iran dan negara-negara Teluk seperti Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menghadapi serangan drone dan rudal yang menargetkan fasilitas strategis.
Menurut Human Rights Activists News Agency yang dikutip The New York Times (28/3/2026), jumlah korban sipil di Iran telah melampaui 1.492 orang dari total lebih dari 3.300 korban jiwa. Di Lebanon, lebih dari 1.110 orang dilaporkan tewas, sementara di negara-negara Teluk korban mencapai lebih dari 50 orang. Di Israel, sedikitnya 16 orang tewas akibat serangan Iran, dan 13 personel militer AS dilaporkan gugur.
Energi Global di Bawah Tekanan
Perang Iran–Israel yang didukung Amerika Serikat tidak hanya mengubah peta militer Timur Tengah, tetapi juga mengguncang fondasi energi global. Masuknya pasukan tambahan AS ke kawasan menandai bahwa konflik kini memasuki fase yang lebih kompleks: perang energi dan logistik yang berdampak langsung ke seluruh dunia.
Berdasarkan laporan Reuters dan International Energy Agency sepanjang Maret 2026, pasar minyak global merespons cepat meningkatnya risiko gangguan di Selat Hormuz—jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Harga minyak Brent sempat melonjak menembus kisaran US$100 per barel, bahkan menyentuh sekitar US$115 per barel pada puncak eskalasi, sebelum kembali bergerak volatil.
Sebagai respons darurat, International Energy Agency mengumumkan pelepasan cadangan minyak strategis terbesar dalam 50 tahun. Namun, langkah ini dinilai pasar hanya bersifat jangka pendek. Pelaku pasar tetap mencermati risiko struktural, terutama kemungkinan gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz yang hingga kini masih berada dalam bayang-bayang konflik.
Ancaman utama tidak selalu berupa penutupan total selat, melainkan gangguan parsial yang cukup untuk mengerek biaya global. Laporan Reuters menyebut Iran masih memiliki kemampuan perang asimetris melalui kapal cepat, ranjau laut, dan drone, yang dapat mengganggu lalu lintas tanker. Dampaknya bukan hanya pada pasokan fisik, tetapi juga lonjakan premi asuransi kapal (war risk insurance) dan biaya logistik global.
Di tengah tekanan ini, muncul pertanyaan: apakah Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang relatif tidak terdampak? Analisis Bloomberg dan Reuters menunjukkan bahwa AS memang berada dalam posisi lebih kuat dibanding negara lain. Produksi minyak domestik yang tinggi —terutama dari shale oil— membuat ketergantungan AS terhadap impor Timur Tengah jauh lebih rendah. Selain itu, cadangan minyak strategis atau strategic petroleum reserve memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak jangka pendek.
Namun demikian, AS tidak sepenuhnya kebal. Karena minyak adalah komoditas global dengan harga terintegrasi, kenaikan harga tetap merambat ke dalam negeri. Harga bahan bakar, biaya logistik, dan tekanan inflasi tetap meningkat, sementara pasar keuangan juga mengalami volatilitas.
Sebaliknya, negara-negara Asia dan Eropa justru menjadi pihak paling rentan. Menurut Reuters dan International Energy Agency, negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz secara langsung mengancam ketahanan energi mereka.
Eropa, yang masih beradaptasi pasca krisis energi akibat konflik Rusia–Ukraina, kini menghadapi tekanan tambahan dari lonjakan harga global. Di saat yang sama, gangguan di Laut Merah akibat aksi kelompok Houthi di Yaman menciptakan tekanan ganda terhadap jalur perdagangan energi dunia.
Dampak perang tidak berhenti pada sektor energi. Kenaikan harga minyak mendorong biaya produksi, transportasi, dan pupuk, yang pada akhirnya menekan harga pangan global. Reuters mencatat bahwa gangguan pasokan pupuk mulai meningkatkan risiko ketahanan pangan di sejumlah negara berkembang.
Baca Juga
Pasar Teluk Terbelah Dampak Perang Iran, Harga Minyak dan Geopolitik Jadi Penentu Arah Investasi
Efek berantai ini berpotensi mendorong inflasi global tetap tinggi, sekaligus menahan ruang pelonggaran kebijakan moneter. Dalam skenario terburuk, kombinasi harga energi tinggi dan suku bunga tinggi dapat membawa ekonomi global ke fase perlambatan dengan inflasi tinggi.
Bagi Indonesia, dampaknya terasa lebih langsung. Sebagai negara net importer minyak, lonjakan harga global akan memperlebar defisit neraca migas, menekan nilai tukar rupiah, serta meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Kenaikan harga energi juga berpotensi merambat ke inflasi domestik melalui harga BBM, transportasi, dan pangan. Dalam konteks ini, perang Iran bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan ujian serius bagi ketahanan ekonomi nasional.
Dengan demikian, meskipun Amerika Serikat relatif lebih tahan dibanding negara lain, tidak ada ekonomi yang benar-benar aman dari dampak perang ini. Selama Selat Hormuz masih berada dalam bayang-bayang konflik, pasar energi global akan tetap berada dalam kondisi rentan, dengan volatilitas tinggi yang berpotensi berlangsung dalam waktu lama.