Meski Picu Polemik, Trump Akan Gelar Penandatanganan Dewan Perdamaian Gaza di Davos
Poin Penting
|
DAVOS, Investortrust.id – Amerika Serikat (AS) berencana menggelar upacara penandatanganan Dewan Perdamaian pada Kamis (22/1/2025) di sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, sebagai langkah untuk memulai fase kedua rencana perdamaian Gaza sekaligus menetapkan badan baru tersebut sebagai rujukan penyelesaian konflik global.
Upacara penandatanganan dijadwalkan berlangsung pukul 10.30 waktu setempat, berdasarkan undangan yang beredar daring dan telah dikonfirmasi keasliannya oleh seorang pejabat Amerika Serikat. Meski demikian, jumlah pemimpin dunia yang akan berpartisipasi masih belum jelas, di tengah meningkatnya ketidaknyamanan sejumlah negara terhadap inisiatif Washington yang dinilai berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya diperkenalkan sebagai panel khusus untuk mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang. Dewan Keamanan PBB pada November lalu telah menyetujui pemberian mandat dua tahun bagi panel tersebut. Namun, piagam yang diperoleh The Times of Israel tidak secara eksplisit menyebut Gaza dan justru menyinggung lembaga internasional yang ada, dengan menyatakan bahwa dewan baru itu harus memiliki “keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang terlalu sering gagal.”
Piagam tersebut dilampirkan dalam undangan yang dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia pada Jumat pekan lalu. Sejumlah negara kemudian mengonfirmasi penerimaan undangan, di antaranya Albania, Australia, Belarus, Kanada, Siprus, Mesir, Jerman, Yunani, India, Israel, Yordania, Pakistan, Paraguay, Polandia, Rusia, Singapura, Thailand, Turki, dan Uzbekistan. Sementara itu, Argentina, Hungaria, Maroko, dan Vietnam secara terbuka menyatakan keputusan mereka untuk menerima tawaran tersebut.
Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan hadir di Davos, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan tidak hadir. Netanyahu pada Senin (19/1/2025) mengonfirmasi telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, tetapi ia secara terbuka mengkritik keputusan Washington yang menempatkan perwakilan senior dari Turki dan Qatar dalam badan operasional Dewan Perdamaian untuk Gaza yang disebut Komite Eksekutif Gaza.
Situasi tersebut memunculkan keraguan apakah Netanyahu bersedia melegitimasi susunan panel operasional itu dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian, yang secara struktural berfungsi sebagai badan payung dan diperkirakan hanya memainkan peran terbatas dalam pengambilan keputusan terkait Gaza.
Baca Juga
Begini Pandangan World Economic Forum Tentang Olahraga Dunia
Ketegangan ini mendorong Netanyahu menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Senin (19/1/2025) untuk menyampaikan kembali kekecewaan Israel atas komposisi Komite Eksekutif Gaza, sebagaimana dilaporkan Channel 12. Beberapa jam sebelumnya, kantor Netanyahu menyebutkan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar untuk melakukan panggilan tersebut, meskipun Sa'ar belakangan dinilai tersisih dari pengelolaan hubungan Israel dengan Amerika Serikat.
Menurut laporan Channel 12, Netanyahu menegaskan kepada Rubio penentangan Israel terhadap keterlibatan Qatar dan Turki, serta menyatakan keterkejutan atas pengumuman sepihak Amerika Serikat mengenai susunan Dewan Eksekutif Gaza. Sumber-sumber menyebutkan Netanyahu menyadari tidak ada cara untuk membatalkan keputusan tersebut setelah Gedung Putih mengumumkannya secara resmi.
Penyeberangan Rafah
Di tengah kekecewaan Israel, media Ynet melaporkan pada Senin bahwa sekelompok kecil menteri kabinet senior Israel memutuskan untuk tidak membuka kembali penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir. Keputusan ini diambil sehari sebelumnya dan mengabaikan dorongan Amerika Serikat agar gerbang tersebut kembali beroperasi sesuai rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang Gaza.
Israel berpendapat pembukaan kembali Rafah tidak dapat dilakukan sebelum Hamas setuju untuk melucuti senjata dan mengembalikan jenazah sandera Israel terakhir, Ran Gvili. Perbedaan pandangan ini semakin menyoroti kompleksitas implementasi rencana perdamaian yang diusung Washington.
Baca Juga
Penolakan juga datang dari sekutu utama Amerika Serikat terkait ketentuan piagam Dewan Perdamaian yang mewajibkan pembayaran US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.200 per dolar AS) bagi negara yang ingin memperoleh kursi tetap setelah masa jabatan awal tiga tahun. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan penolakan tersebut dalam debat parlemen pada Senin.
“Pada tahap ini, Prancis tidak dapat menerimanya,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.
Ia menilai piagam Dewan Perdamaian melampaui mandat pembangunan kembali dan pengelolaan Gaza pascaperang yang telah disepakati oleh PBB. Barrot menambahkan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis. "Khususnya keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang jelas tidak dapat dipertanyakan dalam keadaan apa pun,” kata Barrot.
Prancis merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, bersama Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Inggris. Ketika diberi tahu bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron kemungkinan besar tidak akan bergabung, Trump merespons keras.
“Yah, tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” kata Trump.
Ia bahkan mengancam akan meningkatkan tekanan ekonomi. “Saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanyenya dan dia akan bergabung,” ujar Trump kepada wartawan di Florida sebelum kembali ke Washington. “Tapi dia tidak harus bergabung.”
Sikap berhati-hati juga ditunjukkan Kanada. Seorang sumber pemerintah Kanada mengatakan Ottawa tidak akan membayar untuk menjadi anggota dewan dan belum menerima permintaan pembayaran, meskipun Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengindikasikan kesediaan menerima undangan bergabung.
Putin Masuk Dewan Perdamaian
Di Eropa Timur, Presiden Polandia Karol Nawrocki menyatakan keprihatinan atas dimasukkannya Presiden Rusia Vladimir Putin. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa keanggotaan dalam Dewan Perdamaian memerlukan persetujuan parlemen. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun mempermainkan kami,” tulis Tusk di media sosial.
Sejumlah analis menilai struktur Dewan Perdamaian berpotensi menjadi alternatif yang kontroversial bagi Dewan Keamanan PBB. Paul Williams, profesor urusan internasional di Universitas George Washington, mengatakan kepada AFP bahwa tawaran kursi tetap senilai US$ 1 miliar menunjukkan Trump berusaha mengubahnya menjadi alternatif ‘bayar untuk bermain’ bagi Dewan Keamanan PBB, tetapi di mana Trump sendirilah yang memiliki hak veto.”
Baca Juga
WEF Davos Dibuka Tanpa Pendirinya Klaus Schwab, Dunia Hadapi Geopolitik Baru
Trump selama ini secara konsisten mengkritik PBB dan pada bulan ini mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari 66 organisasi dan perjanjian global, sekitar setengah di antaranya berafiliasi dengan PBB. Organisasi dunia tersebut, yang selama bertahun-tahun menghadapi kekurangan dana dan kebuntuan politik di Dewan Keamanan, akhirnya memberikan tanggapan resmi.
“Hanya ada satu organisasi universal dan multilateral untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan, dan itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata La Neice Collins, juru bicara presiden Majelis Umum PBB.