Demi Keamanan, Microsoft Stop Pakai Insinyur China
WASHINGTON, investortrust.id - Microsoft resmi menghentikan penggunaan insinyur berbasis di China untuk mendukung sistem cloud milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD).
Keputusan ini diumumkan setelah laporan investigasi ProPublica mengungkap bahwa teknisi asal China sempat terlibat dalam pemeliharaan sistem cloud sensitif yang digunakan DoD, memicu kekhawatiran soal keamanan nasional.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Microsoft menggunakan sistem 'digital escorts,' yakni warga negara AS dengan izin keamanan tinggi yang mengawasi para insinyur asing. Namun, pengawasan ini disebut tidak efektif karena para pengawal digital seringkali tidak memiliki keahlian teknis cukup untuk memahami apa yang dikerjakan para insinyur.
Menanggapi laporan itu, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dengan tegas menyatakan dukungan dan keinginan dari pemerintah Negeri Paman Sam. “Insinyur asing dari negara mana pun, termasuk China, TIDAK BOLEH diizinkan mengakses atau memelihara sistem milik Departemen Pertahanan.” tulis Hegseth di X.
Baca Juga
Gelombang PHK Baru Microsoft: 9.000 Pekerjaan Global Dipangkas
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Microsoft. Kepala Komunikasi Microsoft, Frank X. Shaw, mengatakan bahwa perusahaan telah menyesuaikan kebijakan internal mereka.
“Menanggapi kekhawatiran yang muncul awal pekan ini terkait insinyur asing yang diawasi oleh warga AS, Microsoft telah melakukan perubahan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tim teknik yang berbasis di China yang memberikan bantuan teknis kepada layanan cloud dan sistem terkait milik pemerintah AS,” ujar Shaw, dikutip dari Techcrunch, Minggu (20/7/2025).
Sekadar informasi, Microsoft selama ini memang mengandalkan tenaga teknik global dalam menjalankan infrastruktur cloud berskala besar, termasuk layanan Azure Government Cloud yang digunakan oleh lembaga-lembaga vital AS seperti Departemen Pertahanan dan lembaga intelijen.
Namun, kehadiran teknisi luar negeri terutama dari negara pesaing strategis seperti China dalam sistem kritikal militer AS menimbulkan risiko yang tidak bisa diabaikan. Investigasi ProPublica menyebut, langkah itu tetap tidak menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi sensitif.
Langkah korektif Microsoft ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kepercayaan terhadap layanan cloud mereka, terutama di kalangan instansi pemerintah yang menuntut standar keamanan tertinggi.
Perusahaan belum memberikan rincian apakah perubahan ini akan berdampak pada operasional atau jadwal layanan cloud yang berjalan. Namun, pengumuman ini datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan China, khususnya dalam isu teknologi, keamanan siber, dan pertahanan.
Baca Juga
Nvidia dan Microsoft Kini Punya Saingan Usai OpenAI Sewa Chip AI dari Google