Cegah Situasi Memburuk, PBB: Suriah Harus Segera Lakukan Transisi Politik

WASHINGTON, investortrust.id - Utusan PBB untuk Suriah memperingatkan perang di Suriah belum berakhir, negara itu masih rapuh dan menghadapi berbagai tantangan, serta harus segera bergerak menuju transisi politik yang inklusif.

Baca Juga

Setelah Dinasti Assad Jatuh, Biden Sebut Akan Dukung Suriah Bentuk Pemerintahan Independen

“Ada harapan besar bahwa Suriah kini memiliki peluang nyata untuk bergerak menuju perdamaian, stabilitas ekonomi, pertumbuhan, inklusi untuk semua warga Suriah, serta akuntabilitas dan keadilan,” Namun, banyak yang merasa khawatir tentang masa depan. Tantangan ke depan sangat besar. Saya khawatir jika ini tidak ditangani dengan benar – baik oleh warga Suriah maupun komunitas internasional – situasinya bisa kembali memburuk.” urai Geir Pedersen kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (17/12/2024), seperti dilansir VOA.

Pedersen memberikan laporan kepada Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara itu secara daring dari Damaskus, tempat ia bertemu dengan mantan komandan pemberontak yang kini menyebut dirinya Panglima Administrasi Baru, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani), dan perdana menteri otoritas sementara, Mohammed al-Bashir.

Hanya 11 hari setelah serangan pemberontak menyebabkan runtuhnya rezim Bashar al-Assad dan kepergiannya ke Rusia, Pedersen mengatakan stabilitas di banyak bagian negara masih rapuh, dan garis depan aktif masih ada di timur laut.

“Warga sipil harus dilindungi di mana pun mereka berada. Harus ada deeskalasi menuju gencatan senjata di seluruh wilayah nasional, serta upaya untuk mengatasi ketegangan antar faksi militer,” katanya.

Israel Memasuki ‘Zona Penyangga’

Pedersen, bersama beberapa anggota dewan, memperingatkan Israel agar tidak menjadi pengganggu dalam proses Suriah, mengutip upaya Israel untuk mencaplok lebih banyak wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel serta lebih dari 350 serangan udara yang telah dilakukannya di Suriah sejak rezim runtuh pada 8 Desember.

Baca Juga

Aji Mumpung, Israel Duduki Desa-Desa di Suriah Pasca Penggulingan Assad

“Israel harus menghentikan semua aktivitas permukiman di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang ilegal. Serangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah harus dihentikan,” kata Pedersen.

Pada Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, didampingi menteri pertahanannya, Israel Katz, memasuki wilayah Suriah untuk pertama kalinya. Mereka mengunjungi puncak Gunung Hermon (dikenal sebagai Jabal al-Shaykh dalam bahasa Arab), yang terletak di dalam wilayah Suriah.

Katz mengatakan bahwa Israel akan mempertahankan keberadaan “zona penyangga” di Suriah “selama diperlukan.” Katz juga mengatakan ia telah memerintahkan militer Israel untuk segera membangun pertahanan, termasuk benteng pertahanan, dengan antisipasi bahwa mereka mungkin harus tinggal lama di wilayah tersebut.

Israel menguasai Dataran Tinggi Golan, yang direbutnya dari Suriah selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Wilayah ini kemudian dicaplok oleh Israel, langkah yang diakui oleh Washington, tetapi tidak oleh PBB maupun sebagian besar komunitas internasional.

Pasukan PBB, yang dikenal sebagai UNDOF, memantau gencatan senjata. UNDOF mengatakan pada Selasa bahwa keberadaan militer Israel di wilayah operasinya “sangat berdampak” pada kebebasan bergerak pasukan perdamaian “serta kemampuan mereka untuk menjalankan kegiatan operasional, logistik, dan administratif.”

Misi PBB melaporkan bahwa pasukan Israel telah memasuki zona yang mereka patroli, yang dikenal sebagai area pemisah, dan menempatkan pasukan di lokasi-lokasi strategis. Termasuk Gunung Hermon serta setidaknya sembilan lokasi lainnya, juga satu lokasi di sebelah timur area pemisah di dalam wilayah Suriah.

UNDOF juga mengamati pergerakan dan pembangunan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di empat lokasi di area Gunung Hermon. Setelah pasukan Israel menanamkan bendera di tiga lokasi dalam area pemisah, UNDOF memprotes, dan bendera tersebut akhirnya dicabut.

Israel bukan satu-satunya negara yang menggunakan kekuatan militer di Suriah. Di timur laut, pasukan Turki telah bertindak melawan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi dan didukung oleh AS. Gencatan senjata lima hari telah berakhir, tetapi juru bicara AS mengatakan pada Selasa bahwa gencatan tersebut diperpanjang hingga akhir pekan ini.

“Seperti yang telah kami sampaikan secara publik, kami tidak percaya bahwa peningkatan konflik di Suriah adalah kepentingan pihak mana pun,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller. “Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi tidak stabil saat ini untuk memajukan kepentingan sempit mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasional Suriah yang luas.”

Situasi Kemanusiaan

Setelah 14 tahun perang saudara, Suriah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Kepala kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mengatakan 17 juta orang - lebih dari 70% populasi – membutuhkan bantuan, tetapi ada kekurangan dana yang dramatis untuk kemanusiaan.

Fletcher, yang juga berada di Damaskus, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dia “terdorong” oleh diskusinya dengan mantan pemimpin pemberontak al-Sharaa, yang telah berkomitmen untuk meningkatkan bantuan secara ambisius melintasi perbatasan dan garis depan.

Fletcher mengatakan dia akan mengunjungi Aleppo pada Rabu dan kemudian pergi ke ibu kota Turki, Ankara. Fletcher juga mengatakan dia berharap untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat Lebanon dan Yordania. Ketiga negara tersebut menampung sejumlah besar pengungsi Suriah.

Beberapa anggota Dewan Keamanan, termasuk China dan Rusia, menyerukan pencabutan sanksi terhadap Suriah. Utusan PBB Pedersen telah meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa, khususnya, untuk mempertimbangkan mencabut sanksi sepihak mereka guna membantu negara yang telah mengalami krisis ekonomi selama beberapa tahun, membuat 90% populasinya hidup dalam kemiskinan.

Utusan khusus Prancis, Jean-Francois Guillaume, juga mengunjungi Suriah pada Selasa. Dia mengatakan Prancis “bersiap untuk bersama rakyat Suriah” selama masa transisi mereka.

Kementerian luar negeri Jerman mengatakan diplomatnya akan mengadakan pembicaraan pertama dengan para pemimpin pemberontak di Damaskus.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan blok tersebut sudah meningkatkan bantuan kemanusiaannya untuk Suriah, dan harus melihat bagaimana dapat mendukung “aspirasi demokratis” Suriah.

Baca Juga

Pemberontak Kuasai Damaskus, Runtuhkan Kekuasaan 50 Tahun Rezim Assad di Suriah

“Assad telah berulang kali membuktikan bahwa tidak akan pernah ada Suriah yang damai, bersatu, dan stabil, ataupun stabilitas regional, di bawah pemerintahannya,” kata Kallas.

Dia menyebut ini sebagai “momen bersejarah penuh peluang,” dan mengatakan bahwa ini adalah “momen krusial bagi Suriah dan komunitas internasional.”