Swasembada Energi, Mimpi atau Segera Jadi Nyata?
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Setiap kali pengendara mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jarang terlintas di benak bahwa perjalanan energi itu dimulai ribuan meter di bawah permukaan bumi. Dari eksplorasi di lapangan migas hingga distribusi ke stasiun pengisian, proses panjang tersebut menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi sehari-hari sekaligus menentukan ketahanan energi nasional.
“Saya hanya tahu isi bensin, tetapi tidak pernah tahu dari mana asalnya,” ujar Tri Bowo, seorang pengendara roda dua di Jakarta kepada Investortrust, menggambarkan jarak antara konsumsi energi sehari-hari dan kompleksitas proses di baliknya.
Baca Juga
Bertemu Jajaran ExxonMobil, Dony Oskaria Bahas Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Namun, seperti peribahasa “tak ada asap jika tak ada api”, setiap tetes bahan bakar yang digunakan masyarakat menyimpan cerita panjang tentang eksplorasi, teknologi, investasi, dan kebijakan energi. Dengan demikian, hal yang tampak sederhana di permukaan sesungguhnya berkaitan erat dengan dinamika besar sektor energi yang menjadi penopang sekaligus tantangan bagi ketahanan ekonomi Indonesia.
Seiring meningkatnya permintaan energi dan tingginya ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sektor ini menjadi semakin strategis. Tidak hanya memengaruhi aktivitas industri dan konsumsi masyarakat, stabilitas pasokan energi juga berdampak langsung pada keseimbangan fiskal negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) serta pengembangan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan impor.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target lifting minyak nasional ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari (bph), meningkat dari realisasi 2025 sebesar 605.000 barel per hari, yang sedikit melampaui target. Sementara konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari. Artinya, defisit hampir 1 juta barel per hari harus ditutup melalui impor.
Baca Juga
Kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan lifting belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan domestik. Oleh karena itu, impor masih menjadi penopang utama pasokan energi nasional, meskipun pemerintah terus berupaya menekannya melalui berbagai kebijakan strategis.
Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), komposisi impor minyak mentah Indonesia pada 2025 berasal dari berbagai negara mitra sehingga sumbernya terdiversifikasi, yakni Nigeria sebesar 34,07 juta barel atau sekitar 25%, Angola sebesar 28,5 juta barel atau 21%, Arab Saudi sebesar 25,36 juta barel atau sekitar 19%, Brasil 9%, Australia 8%, serta sejumlah negara lainnya seperti Gabon, Amerika Serikat (AS), dan Malaysia.
Baca Juga
Indonesia Punya ‘Natural Hedge’, Krisis Harga Minyak Jadi Peluang Emas
Untuk impor BBM, berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2025 Indonesia tercatat mengimpor BBM paling banyak dari Rusia, Singapura, Irak, dan Malaysia. Terdapat negara lainnya yang turut menjadi sumber impor BBM, antara lain China, Korea Selatan, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), India, Mesir, Jepang, dan Taiwan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui target lifting tersebut tidak ringan karena pemerintah harus menjaga produksi eksisting sekaligus meningkatkan output. Meski demikian, ia optimistis target dapat dicapai melalui berbagai strategi, mulai reaktivasi sumur tua hingga percepatan proyek produksi.
“Bagaimana proyek yang plan of development (POD) sudah selesai kita lakukan percepatan untuk produksi. Ini kita sudah panggil dan bicarakan dengan semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS),” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR akhir Januari 2026 lalu.
Baca Juga
Prabowo Pertahankan Subsidi BBM demi 80% Rakyat Kecil: Orang Kaya Bayar Harga Pasar
Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah juga akan menawarkan lebih dari 100 wilayah kerja (WK) migas baru, meningkat dari target sebelumnya 75 blok. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat eksplorasi sektor hulu migas.
Hulu Migas dalam Peta Ketahanan Energi
Namun, di balik target lifting itu, tantangan struktural sektor energi masih membayangi. Direktur Utama PT Elnusa Tbk (ELSA) Litta Indriya Ariesca mengatakan konsep swasembada energi pada dasarnya merujuk pada kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Swasembada energi itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri, istilahnya seperti itu,” ujar Litta dalam wawancara podcast dengan Investortrust di Jakarta, dalam sebuah kesempatan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan energi Indonesia terhadap minyak dan gas bumi masih tinggi. Selama beberapa dekade terakhir, kegiatan hulu migas Indonesia sebagian besar berfokus pada eksplorasi dan produksi sumber daya konvensional. Sumber energi ini relatif lebih mudah diekstraksi melalui metode pengeboran standar.
Seiring waktu, banyak lapangan migas konvensional memasuki fase penurunan produksi akibat usia operasi yang semakin tua. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk mulai menoleh pada potensi sumber daya energi lain yang berada lebih dalam di bawah permukaan bumi. Salah satu opsi yang mulai dikembangkan adalah migas non-konvensional (MNK), yaitu cadangan minyak dan gas yang terperangkap dalam batuan keras sehingga membutuhkan teknologi eksplorasi dan produksi yang lebih kompleks. “Potensi (MNK) masih besar, tetapi memang tidak murah dan tidak mudah,” ujar Litta.
Perkembangan ini menegaskan bahwa teknologi menjadi faktor kunci dalam membuka potensi energi baru. Industri migas global telah lama menunjukkan bahwa inovasi teknologi mampu membuka sumber energi yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis.
Di sisi lain, tingginya biaya produksi menjadi tantangan tersendiri bagi industri migas nasional. Litta Indriya Ariesca menjelaskan bahwa biaya produksi meningkat seiring dengan kondisi lapangan yang sudah menua. “Biaya produksi minyak cukup tinggi karena lapangan kita sudah mature, dan untuk memproduksi unconventional itu juga biayanya tinggi sekali,” jelasnya.
Secara rata-rata, biaya produksi minyak di Indonesia mencapai sekitar US$ 25 per barel. Untuk lapangan lepas pantai, biaya tersebut bahkan dapat mendekati US$ 50 per barel. Kondisi ini menuntut efisiensi dan penggunaan teknologi presisi tinggi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan eksplorasi.
Di tengah tantangan tersebut, sektor hulu migas tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional, baik melalui penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, maupun pembangunan infrastruktur.
Kontribusi Migas
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas sepanjang 2025 tercatat sekitar Rp 105,4 triliun atau 83,7% dari target Rp 125,46 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh harga minyak global yang lebih rendah dari asumsi dalam APBN.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro mengatakan sektor hulu migas memberikan dampak ekonomi luas bagi daerah, tidak hanya secara fiskal tetapi juga pada aktivitas ekonomi lokal.
Menurut Rinto, kontribusi industri ini tercermin dari dana bagi hasil (DBH) migas, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas, serta participating interest (PI) sebesar 10% yang melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). “Saya beri contoh, pada 2023 Provinsi Riau menerima DBH migas sebesar Rp 3,6 triliun dan PBB migas sebesar Rp 3,9 triliun,” kata Rinto dalam forum media education yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA).
Selain itu, aktivitas operasional wilayah kerja migas turut mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa, sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri energi. “Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” kata Rinto.
Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara juga tercermin dari PBB migas. Berdasarkan data, penerimaan PBB nasional mencapai Rp 24,01 triliun pada 2022, dengan kontribusi sektor migas sebesar Rp 13,711 triliun atau lebih dari 50%.
Produksi Migas dan Stabilitas APBN
Namun, ketergantungan terhadap energi fosil juga membawa konsekuensi terhadap stabilitas fiskal. Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform Raditya Yudha menilai bahwa kondisi ini sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga energi global.
Lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik, termasuk di Timur Tengah, telah mendorong harga global naik dari asumsi APBN 2026 sekitar US$ 70 per barel menjadi kisaran US$ 90–100 per barel. “Jika kita mengasumsikan harga minyak di angka US$ 100 per barel, maka akan terjadi potensi pembengkakan nilai subsidi energi sebesar Rp 240 triliun,” ujar Raditya saat dihubungi Investortrust, Rabu (25/3/2026).
Tekanan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal dan mendorong peningkatan utang negara, bahkan membuka risiko defisit anggaran melampaui batas 3%.
Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menunjukkan bahwa sensitivitas APBN terhadap harga minyak mentah cukup tinggi. Di atas kertas, APBN 2026 masih terlihat terkendali. Pemerintah menetapkan subsidi energi sebesar Rp 210,06 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 105,41 triliun serta subsidi listrik Rp 104,64 triliun. Namun angka ini dibangun di atas asumsi harga energi yang kini tidak lagi relevan.
Ketika harga minyak melonjak, setiap kenaikan US$1 per barel ICP berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp 6,5 triliun–Rp 6,8 triliun per tahun. Dengan gap harga yang sudah mencapai US$ 30–US$ 50 di atas asumsi, tambahan beban subsidi dan kompensasi energi bisa dengan cepat menembus Rp 200 triliun.
Di sinilah APBN 2026 mulai kehilangan ruang geraknya. Subsidi yang awalnya dirancang sebagai bantalan sosial berubah menjadi beban struktural. Total subsidi energi sudah menembus Rp 420 triliun, bahkan bisa di atas Rp 500 triliun jika perang berkepanjangan dan kilang-kilang migas menjadi sasaran.
Di sisi lain, tambahan penerimaan negara dari sektor hulu migas relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan belanja subsidi “Meski kenaikan harga minyak menambah penerimaan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp 3,50 triliun, pada saat yang sama belanja negara juga meningkat hingga Rp 10,30 triliun akibat subsidi energi dan kompensasi lainnya,” demikian kajian Reforminer Institute yang didapat Investortrust.
Transisi Energi dan Teknologi Rendah Karbon
Di tengah tuntutan global terhadap dekarbonisasi, industri hulu migas juga mulai mengembangkan teknologi rendah karbon, seperti carbon capture and storage (CCS) serta carbon capture utilization and storage (CCUS).
Teknologi ini memungkinkan emisi karbon dari aktivitas industri ditangkap dan disimpan di bawah tanah sehingga tidak dilepaskan ke atmosfer.
Pendiri Tesla Elon Musk pernah menyatakan bahwa transisi menuju energi berkelanjutan harus dilakukan secara realistis. “Sustainable energy is the future, but the transition must be practical,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sektor migas masih akan memainkan peran penting dalam masa transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.
Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding upstream Pertamina (Persero) Edi Karyanto mengatakan PHE mulai mengintegrasikan pengembangan energi bersih dalam portofolionya, termasuk implementasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Teknologi ini dikenal sebagai CCS dan CCUS, yang berfungsi untuk menangkap emisi karbon dari aktivitas industri dan menyimpannya agar tidak lepas ke atmosfer.
Baca Juga
Stok BBM Dijaga di Atas 21 Hari, PHE Dorong Produksi Migas Nasional
“Implementasi CCS dan CCUS telah dilakukan secara masif dan bahkan mulai menjadi bagian dari produk bisnis perusahaan, termasuk di wilayah tertentu, seperti cekungan migas di kawasan Asia Tenggara,” kata dia dalam media gathering subholding upstream kepada Investortrust di Batu, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Selain produksi, ketahanan energi juga bergantung pada kapasitas cadangan. Saat ini, cadangan operasional minyak Indonesia diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 25 hari, jauh di bawah standar negara maju.
Data International Energy Agency (IEA) pada November 2025 menunjukkan cadangan minyak antarnegara anggota sangat beragam. Jepang memiliki cadangan setara 206 hari, Korea Selatan 214 hari, Prancis 122 hari, Jerman 130 hari, Inggris 120 hari, bahkan Belanda mencapai 413 hari.
Baca Juga
Bahlil Beri Sinyal Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi RON 92 hingga Pertamina Dex
Kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas penyimpanan energi strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Pada akhirnya, perjalanan menuju swasembada energi menyerupai pepatah lama yang mengatakan “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Melalui kombinasi peningkatan produksi migas domestik, inovasi teknologi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta kebijakan energi yang konsisten, Indonesia perlahan membangun fondasi menuju kemandirian energi yang lebih kuat.