BTN Sebut Pinjol dan Judol Pemicu Naiknya NPL

BEKASI, investortrust.id - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, maraknya judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) di Indonesia berdampak negatif terhadap perusahaan.

Menurut dia, naiknya rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) BTN sebagian besar pemicunya berasal dari pinjol dan judol. Sebelum membeli rumah, arus keuangan masyarakat masih baik. Setelah kena, arus keuangan menjadi buruk.

“Jadi rusak keuangannya, ini sistem yang ingin kita cegah. Kasihan masyarakat di bawah, sudah cari uang susah lalu uangnya dipakai buat seperti itu,” ujar Nixon, dalam acara Penyerahan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang digelar BTN bersama PPATK, di di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Ia mengatakan, permasalahan ini menjadi hal serius di industri keuangan yang harus diperangi secara bersama-sama.

Jika melirik laporan keuangan publikasi di website, NPL BTN menunjukkan peningkatan. Tercermin pada NPL gross pada kuartal III-2024 sebesar 3,24% menjadi 3,45% di periode yang sama 2025. Begitu pula dengan NPL net dari 1,57% menjadi 2,00%.

Baca Juga

Hadirkan Hunian Layak untuk MBR, BTN Gandeng PPATK Renovasi Rumah Rakyat

Di lain sisi, lanjut Nixon, sekitar 30%-40% masyarakat yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan ditolak karena sebelumnya telah terjebak pinjol.

“Sulit sekali mengatasinya, kita juga tidak tahu rumusnya sampai sekarang belum ketemu. Developers pada marah ke bank, tapi kita harus tahu faktanya begitu, ini memang kesulitan,” katanya.

Jika hal ini dibiarkan, kata Nixon, akan menjadi persoalan yang semakin besar bagi Indonesia. Bahkan, ia pernah memberi usulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya lebih selektif dalam memilih lembaga yang diperbolehkan menyalurkan pinjaman online.

“Terutama ini (pinjol) masalah bunganya dan collection. Ini yang kita coba bantu gerakkan bareng bersama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada kesadaran baru bagaimana menyejahterakan masyarakat itu lebih benar,” ucapnya.

“Bukan masalah kecepatan akses, tapi yang mesti kita pikirkan juga kemampuan bayar dan risiko sosial yang dampaknya juga cukup besar,” sambung Nixon.

Baca Juga

BTN (BBTN) Tunda RUPSLB ke 7 Januari 2026, Ada Agenda Perubahan Pengurus