Perbanas Buka Peluang Hapus Tagih dan Buku Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

JAKARTA, investortrust.id - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) membuka peluang untuk hapus tagih dan hapus buku kredit nasabah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengungkapkan, pemerintah dan perbankan sedang melakukan pendataan debitur yang terdampak bencana untuk menentukan opsi hapus tagih, hapus buku, atau restrukturisasi kredit. Proses ini dilakukan tidak hanya terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga kredit lainnya, termasuk kredit konsumer dan KPR.

"Kita sedang collect semua, tidak hanya KUR, tapi juga kita lihat kan ada kredit yang lain, kredit konsumtif juga ada, KPR (Kredit Pemilikan Rumah)," ujar Hery dalam acara Press Conference CEO Forum – Economic Outlook 2026: Navigating Slower Demand For Credits In A Changing Economy di Menara BRILiaN, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Hery menjelaskan, pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi usaha dan aset nasabah di lapangan. Menurut Hery, Perbanas akan menyesuaikan perlakuan terhadap debitur dengan seberapa besar dampak bencana terhadap kemampuan nasabah maupun usahanya.

"Jadi artinya usahanya benar-benar tidak bisa jalan lagi, kena banjir, tokonya hilang, atau usahanya hanyut dibawa air, tentunya perbankan punya cara untuk tidak memberatkan debiturnya," ungkap Hery.

Lebih lanjut, pemberian keringanan ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam/Non-Alam. Peraturan ini memungkinkan perbankan untuk memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak bencana.

Baca Juga

Menteri Ara Ungkap Sektor Swasta Bangun 2.000 Rumah buat Korban Bencana Sumatra

Hery menekankan bahwa proses identifikasi tidak hanya dilakukan pada sektor UMKM, tetapi juga pada sektor lainnya, termasuk petani. Hery memastikan bahwa langkah perbankan nasional sejalan dengan aturan yang sudah disiapkan OJK mengenai relaksasi nasabah terdampak bencana.

"Jadi tidak usah khawatir, kan tidak mungkin orang sudah tidak mampu lagi masih ditagih. Kita juga tentunya memikirkan hal itu sejalan dengan apa yang diimbau oleh pemerintah juga," jelas Hery.

Sementara itu, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbanas Aviliani mengatakan, bencana yang terjadi di wilayah Sumatra beberapa waktu lalu akan berdampak pada ekonomi nasional. Terlebih, Sumatra merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia.

"Bencana ini karena cukup besar yang Sumatra, dampak ekonominya cukup besar," kata Aviliani.

Namun Aviliani optimistis Indonesia masih tetap bisa mencatatkan pertumbuhan di angka 5% meski bencana berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi tertekan.

"Kita masih melihat kalau untuk mencapai 5% ya sebenarnya kontribusi dari di luar yang bencana masih memungkinkan. Jadi yang tadinya (diproyeksikan sebelum bencana, red) 5,2% gitu ya," ucap Aviliani.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal II 2025 wilayah Sumatra memberikan kontribusi sebesar 22,20% terhadap PDB. Sedangkan di posisi pertama, ada Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 56,94%.