Menteri PPA Ungkap Biang Kerok UMKM Perempuan Sulit Dapat Akses Pembiayaan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPA) Arifatul Choiri Fauzi, mengungkap alasan di balik sulitnya perempuan yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendapatkan akses pembiayaan kredit.
Arifatul mengatakan, hambatan tersebut datang dari identitas yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP). Ia menyebut banyak perempuan yang bergerak di sektor UMKM tercantum identitas sebagai ibu rumah tangga di kolom KTP.
"Jadi ketika dia mengajukan untuk peminjaman modal, itu terkendala karena diaanggap tidak punya penghasilan," kata Arifatul dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Senin (27/10/2025).
Arifatul menekankan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah kementerian/lembaga untuk mengurai permasalahan tersebut.
"Bagaimana supaya identitas itu bukan sebagai ibu rumah tangga, sehingga akses untuk peminjaman modal, ke bank, dan sebagainya jadi diberi kesempatan," tuturnya.
Baca Juga
Menko Muhaimin Mau Bikin Proyek 'Pasar 1.000 Malam', Berdayakan UMKM Perempuan
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mendorong adanya upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi. Ia mengatakan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya didasari atas faktor-faktor perekonomian rumah tangga.
"Dari penelitian atau survei yang kami lakukan, kami melakukan analisa internal bahwa salah satu penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Karena faktor ekonomilah ini merambah kemana-mana," ujarnya.
Ia meyakini, upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi tidak bisa dilakukan hanya oleh pihaknya, melainkan harus dikerjakan lintas kementerian/lembaga.
Sebelumnya Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah telah melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 20 Oktober 2025 mencapai Rp218 triliun kepada 3,72 juta debitur, dengan rincian 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
“Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen telah disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Maman saat berdiskusi bersama awak media di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).