Krisis Harga Minyak Jadi Momentum, Saatnya Indonesia Percepat Konversi Kendaraan Listrik
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memicu krisis fiskal, bahkan krisis ekonomi. Indonesia harus menjadikan krisis harga minyak sebagai momentum mempercepat konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini mengungkapkan, lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Iran melawan AS dan Israel telah memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global.
“Tekanan tersebut tidak hanya memicu krisis energi, tetapi juga berpotensi menyeret banyak negara ke dalam krisis fiskal, bahkan krisis ekonomi yang lebih luas,” kata Didik Rachbini dalam keterangan pers, Jumat (27/3/2026).
Indonesia, menurut Prof Didik, harus segera menempuh langkah-langkah korektif, salah satunya mempercepat transformasi energi, khususnya peralihan dari BBM ke energi listrik yang lebih efisien dan berkelanjutan. “Kondisi krisis justru harus dimanfaatkan sebagai titik balik kebijakan energi nasional,” tegas dia.
Baca Juga
Presiden Prabowo Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, BBM Bakal Jadi 'Barang Mewah'?
Didik Rachbini menjelaskan, ketergantungan terhadap BBM impor sudah terlalu lama menjadi beban bagi anggaran negara. “Momentum krisis harga minyak saat ini sangat tepat untuk segera melakukan konversi agar subsidi energi lebih tepat sasaran, sekaligus menyiasati gejolak harga akibat perang,” ujar dia.
Pemerintah sendiri telah merespons situasi ini. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan rencana besar konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Program ini mencakup seluruh jenis kendaraan, dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan logistik, seperti truk.
Dalam simulasi yang disampaikan pemerintah, penggunaan kendaraan listrik dapat menekan pengeluaran energi secara drastis. Bahkan, biaya operasional pengguna kendaraan listrik bisa turun menjadi 20% dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Didik Rachbini mengakui, temuan pemerintah sejalan dengan kajian Indef bahwa satu unit kendaraan listrik mampu memangkas beban subsidi energi hingga 85%. “Efisiensi ini menjadi krusial di tengah tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor BBM,” tutur dia.
Baca Juga
Meski demikian, Prof Didik mengingatkan, peluang ini bisa berubah menjadi risiko jika tidak direspons secara cepat dan tepat. “Jika kita tidak siap dan terlambat melakukan transisi, subsidi bisa membengkak tidak terkendali dan berujung pada krisis fiskal,” tandas dia.
Dia juga menyoroti persoalan lama dalam kebijakan subsidi energi, yakni ketimpangan distribusi manfaat. Berdasarkan studi Indef, konsumsi BBM bersubsidi selama ini tidak mencerminkan asas keadilan sosial. Sekitar 63% konsumsi pertalite justru dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas, sedangkan kelompok bawah hanya sekitar 37%.
Kondisi ini, kata Didik Rachbini, menunjukkan bahwa subsidi yang seharusnya melindungi masyarakat rentan justru lebih banyak dinikmati para pemilik kendaraan pribadi dengan daya beli lebih tinggi. Subsidi BBM saat ini tidak adil karena lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas yang memiliki kendaraan lebih banyak.
“Konversi menuju kendaraan listrik bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga langkah strategis untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara,” ucap dia.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan percepatan pengembangan energi terbarukan sebagai fondasi transisi ini. Salah satu target ambisius adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt. Ketersediaan listrik bersih ini menjadi kunci untuk menopang elektrifikasi transportasi secara masif.
Baca Juga
Iran Tolak Pembicaraan Langsung dengan AS, Minyak Brent Tembus US$ 108
Didik menekankan, keberhasilan transisi energi tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pengguna utama energi. “Percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga ketahanan nasional dan menyelamatkan ekonomi,” ucap dia.
Dia mengemukakan, dengan tekanan global yang masih tinggi dan ketidakpastian yang terus berlanjut, Indonesia harus bergerak cepat dan terukur. Tanpa langkah strategis seperti konversi energi, risiko pembengkakan subsidi dan krisis fiskal akan semakin sulit dihindari.
“Pada akhirnya, krisis ini menjadi ujian sekaligus peluang. Apakah Indonesia mampu memanfaatkannya untuk bertransformasi menuju sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan, atau justru semakin terjebak dalam ketergantungan yang rentan terhadap gejolak global,” papar dia.
Harga minyak mentah Brent kini berada di level US$ 107 per barel, sedangkan Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) di posisi US$ 93 per barel.