Konsumsi Solar 2026 Diperkirakan Melebihi Kuota, Ini Penyebabnya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Penyaluran BBM subsidi jenis minyak solar pada 2026 diproyeksikan berpotensi melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Proyeksi tersebut sejalan dengan tren historis konsumsi solar yang terus meningkat, serta munculnya sejumlah program dan kebutuhan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penetapan kuota.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan, berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, realisasi penyaluran minyak solar relatif mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1,8% per tahun. Meski demikian, kenaikan tersebut sejatinya masih dalam batas yang dapat dikendalikan.
Baca Juga
Pemerintah Fokus Kembangkan E10 untuk Pangkas Impor Bensin Setelah Stop Solar
“Kalau melihat tren minyak solar terhadap realisasi penyaluran dengan kuota yang disiapkan pemerintah, relatif memang ada kenaikan setiap tahunnya sekitar 1,8%, tetapi masih bisa dikendalikan,” ujar Achmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kendati demikian, pada 2026 kondisi diperkirakan berbeda. Achmad mengungkapkan bahwa kuota solar 2026 relatif sama dengan realisasi penyaluran 2025, yaitu sebesar 18,2 juta kiloliter (KL). Sementara itu, berdasarkan prognosa Pertamina Patra Niaga, konsumsi justru berpotensi meningkat sehingga memicu overkuota, yakni sekitar 18,8 juta KL.
Data pada grafik menunjukkan, pada 2025 terjadi penurunan selisih antara kuota dan realisasi penyaluran solar sekitar 1,6%. Kuota yang ditargetkan sebesar 18,5 juta KL, tetapi realisasinya hanya 18,2 juta KL. Namun, pada 2026 penyaluran diperkirakan kembali meningkat sekitar 3,1%, sehingga berisiko melampaui kuota yang ditetapkan.
“Hal ini disebabkan tambahan pemanfaatan solar untuk keperluan penanganan pasca-bencana dan program pembangunan penggaraman nasional dan ada program Koperasi Nelayan Merah Putih dan program brigade pangan yang memang belum diperhitungkan dari kuota yang diberikan oleh pemerintah,” jelas Achmad.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih akan terus dievaluasi. Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga akan melihat perkembangan realisasi di lapangan untuk menentukan apakah diperlukan revisi kuota ke depan.
Berbeda dengan solar, Achmad memastikan bahwa penyaluran minyak tanah (JBT) dan Pertalite (JBKP) pada 2026 relatif berada dalam kondisi aman. Realisasi penyaluran kedua jenis BBM subsidi tersebut dinilai masih sejalan dengan kuota penugasan yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga
RDMP Balikpapan Diresmikan, Bahlil Pastikan RI Stop Impor Solar, Termasuk SPBU Swasta
Bahkan, berdasarkan data prognosa 2026, terdapat kecenderungan penurunan tipis antara kuota dan realisasi penyaluran minyak tanah maupun Pertalite, meski penurunannya dinilai sangat kecil. Kuota minyak tanah pada 2026 sebesar 520.000 KL dan prognosanya berada di sekitar angka yang sama. Sedangkan untuk kuota Pertalite sebesar 29,3 juta KL dan prognosanya 29,2 juta KL.
“Sedangkan untuk minyak tanah dan Pertalite sebagai BBM subsidi, relatif antara kuota yang diberikan pemerintah dan realisasi cukup aman. Bahkan pada 2026 diperkirakan ada penurunan sedikit antara kuota dan prognosa realisasi,” pungkasnya.

