Menhub Percepat Pembangunan New Palembang Port di Tanjung Carat, 'Groundbreaking' 2026
Poin Penting
|
PALEMBANG, investortrust.id — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mempercepat pembangunan Pelabuhan Palembang Baru atau New Palembang Port di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan (Sumsel). Langkah tersebut ditandai penandatanganan kesepakatan penyerahan hak pengelolaan lahan (HPL) dari Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kantor Gubernur Sumsel, Jumat (31/10/2025).
Menhub Dudy mengatakan, percepatan proyek pelabuhan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung arus logistik nasional.
“Momen ini menjadi langkah nyata bagi kita bersama bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik. Ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Sumatra bagian selatan,” kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).
Adapun, penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru. Dalam kesempatan yang sama, Kemenhub juga menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional di provinsi tersebut.
Dudy menambahkan, pelabuhan baru ini akan dibangun di atas lahan seluas 59,5 hektare (ha) dan telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
“Saya berharap semua pihak dapat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dengan baik. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta menjadi kunci agar proyek ini berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” tutur Dudy.
Dudy menargetkan, pihaknya akan memulai groundbreaking atau pembangunan di awal 2026 dengan target waktu penyelesaian antara tahun 2029 atau 2030.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya dimulai tepat waktu, tapi juga diselesaikan sesuai target. Ini bentuk komitmen kami mempercepat konektivitas pelabuhan di Sumatra Selatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyatakan, pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Carat mendesak dilakukan karena Pelabuhan Boom Baru yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung aktivitas logistik.
“Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan. Selain itu, sungai mengalami pendangkalan sehingga kapal besar tidak bisa bersandar,” tandas Herman.
Ia menilai pelabuhan baru akan meningkatkan efisiensi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Sedimentasinya luar biasa hingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan. Padahal, potensi Sumsel sangat besar, kami punya lahan sawit 1,4 juta hektare, menyumbang 30% produksi karet nasional, serta menghasilkan batu bara dalam jumlah besar. Semua potensi ini harus dimaksimalkan,” papar Herman.
Herman berharap pembangunan pelabuhan baru dapat menekan biaya logistik sekaligus memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah. “Dengan adanya pelabuhan baru, beban di Boom Baru bisa terbagi, dan biaya logistik dapat ditekan agar lebih efisien,” pungkasnya.
Kemenhub sebelumnya mengungkapkan, proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumsel tengah menunggu proses pembebasan lahan seluas 60 hektare (ha). Tanjung Carat akan digarap oleh tiga badan usaha pelabuhan (BUP), baik dari swasta dan BUMN.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub periode 2014-2024, Adita Irawati saat dihubungi investortrust.id melalui pesan singkat pada Kamis (5/9/2024).
“Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat masih menunggu pelepasan lahan yaitu pelepasan kawasan hutan 60 hektare dan sertifikasi lahan mozaik 5 dan 6,” katanya.
Adita mengklaim, saat ini proses pembebasan lahan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda) Sumatra Selatan. “Jika lahan sudah dibebaskan, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses peminatan kerja sama, dan pembangunannya (dimulai),” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, tiga BUP yang akan melaksanakan proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru berasal dari swasta dan BUMN. Sayangnya Adita enggan mengungkap siapa saja badan usaha yang dimaksud. “Ketiga Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tersebut telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) pada bulan Mei 2024,” ungkapnya.