Kucurkan Rp 1,8 Triliun, Pemerintah Percepat Pengembangan 154 Kawasan Transmigrasi
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan industri di kawasan transmigrasi bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat pengembangan di 154 wilayah transmigrasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi (KETT).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, 154 kawasan transmigrasi tersebut akan dikembangkan secara komprehensif, termasuk tahap riset dan pengembangan melalui program tim ekspedisi patriot (TEP) yang melibatkan dosen, mahasiswa, hingga alumni perguruan tinggi.
“Ada 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia yang hari ini terus direvitalisasi, Bapak Menteri Transmigrasi (Iftitah S Suryanagara) menjalankan beberapa program unggulan yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa dipetakan secara scientific, secara real, potensi ekonomi yang bisa dihadirkan di sejumlah kawasan transmigrasi tersebut,” kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Baca Juga
2.000 Mahasiswa dan Akademisi Dikirim ke 154 Kawasan Transmigrasi, AHY Pesan Ini
Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah S Suryanagara mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk mengembangkan 154 kawasan tersebut agar mendorong perekonomian daerah.
Menurutnya, sejumlah pilot project di beberapa kawasan tengah berlangsung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Beberapa pilot project sudah berjalan, salah satunya di kawasan transmigrasi Melolo, Nusa Tenggara Timur,” ujar Iftitah.
Ia juga menjelaskan, model pengembangan kawasan transmigrasi nantinya diarahkan berbasis industri. Ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Desa Salor, Merauke, Papua Selatan, yang berbatasan dengan proyek strategis nasional (PSN) industri tebu untuk bioetanol dan swasembada gula.
Dikatakan Iftitah, kebutuhan lahan industri ke depan akan dikembangkan melalui pola kepemilikan bersama. Masyarakat transmigran akan membentuk korporasi di bawah payung Koperasi Merah Putih, yang nantinya bekerja sama dengan industri di kawasan tersebut.
“Dengan model bisnis ini, masyarakat akan mendapat dua manfaat, yaitu penghasilan bulanan sebagai tenaga kerja serta dividen dari kepemilikan saham lahan,” jelas dia.
Beberapa kawasan baru yang telah ditetapkan, yakni di Batam, meliputi Kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang hingga Pulau Galang.
Selain itu, kata Iftitah, kawasan lain seperti Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara diproyeksikan untuk memperkuat industri perikanan.Ia juga menekankan, pengembangan kawasan transmigrasi ke depannya lebih menitikberatkan pada pemetaan pasar.
"Selama ini masyarakat transmigrasi diminta menanam, tapi setelah panen tidak tahu ke mana harus menjual. Dengan adanya kerja sama industri, pasar sudah tersedia sejak awal,” tegas Iftitah.
Baca Juga
Menteri Transmigrasi: Ekspedisi Patriot Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Pengabdian di Lapangan
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menyampaikan, program ini perlu dibuat peta jalan alias roadmap untuk model bisnis yang jelas dari hulu hingga hilir.
“Ini permulaan dari journey yang panjang, dan jangan sampai MoU ini hanya menjadi suatu yang diawang-awang. Dan mungkin dalam waktu dekat, kita bisa membuat roadmap untuk daerah-daerah transmigrasi yang bisa dikawinkan dengan sumber daya alam. Ke depan, kita juga perlu melibatkan secara aktif kepulauan kawasan industri untuk bisa diimplementasikan,” kata AGK.