Tekan 'Backlog', Rumah Subsidi Vertikal Siap Dibangun di Jakarta
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong rencana pembangunan rumah subsidi vertikal di Jakarta. Ia menyampaikan hal tersebut saat bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (10/9/2025), dalam rangka sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) perumahan.
Maruarar menjelaskan, rencana pembangunan rumah subsidi vertikal ini akan dibahas lebih mendalam bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Tujuannya memanfaatkan aset lahan yang tersedia untuk mengurangi backlog atau kekurangan pasokan rumah di DKI Jakarta.
Baca Juga
Tiru Kesuksesan Singapura, Prabowo Bangun 1 Juta Rusun dengan Harga Terjangkau
“Nanti ke depan kita diskusikan bagaimana kerja sama pemerintah pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada. Bagaimana kita mulai membangun rumah yang ke atas subsidi di Jakarta,” kata Maruarar.
Gubernur Jakarta Pramono Anung pada kesemaptan itu mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyiapkan 19.809 unit rumah melalui program KUR perumahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah DKI.
“Pemerintah Jakarta sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk 19.809 unit dan mudah-mudahan ini juga memperkuat apa yang menjadi program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Pramono.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari target program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga
Pemerintah Resmi Perpanjang Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Rusun
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan program rumah subsidi vertikal memerlukan dukungan penuh dari ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, hingga pengembang rumah subsidi. “Jadi, kita betul-betul sinerginya langsung dari ekosistemnya lengkap hadir, inilah namanya crowd-in yang luar biasa,” ujar Maruarar.
Ia juga meminta program ini dapat disalurkan secara merata di berbagai titik di Jakarta. “Mohon dipertimbangkan Pak Gubernur, kalau bisa masif paling tidak di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, hingga Jakarta Barat, terutama buat UMKM, agar penyerapan semakin bagus,” tambahnya.