Diatur dalam Perpres, LPG 3 Kg Satu Harga Hadir untuk Penerima Bansos Mulai 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program liquefied petroleum gas (LPG) subsidi satu harga yang akan diimplementasikan 2026 bakal diatur dalam peraturan presiden (perpres). Saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian terkait kebijakan tersebut.
"Sudah pernah kita bicarakan dan sekarang konsepnya (LPG satu harga) itu nanti di perpres. Nanti kalau sudah perpresnya selesai, baru saya akan sampaikan," kata Bahlil saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, dikutip Kamis (31/7/2025).
Baca Juga
Bocoran RAPBN 2026, Subsidi Solar dan Minyak Tanah Dipangkas tetapi LPG Naik
Kendati demikian, Bahlil menerangkan bahwa saat ini pihaknya belum melakukan pembahasan teknis soal program tersebut. Namun, dia memastikan LPG subsisi satu harga hanya diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).
“Saya sebagai menteri ESDM belum melakukan pembahasan teknis terkait hal itu, tetapi kalau ada perkembangan saya akan menyampaikan lebih lanjut,” ungkap dia.
Program LPG satu harga direncanakan berjalan mulai 2026 mendatang. Bahlil Lahadalia menyebut alasan rencana program ini agar tidak ada masyarakat yang membeli barang subsidi tersebut dengan harga mahal. Sebab, dia mendapati di beberapa wilayah LPG 3 kg dijual hingga harga lebih Rp 30.000.
“Kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” beber mantan Menteri Investasi tersebut.
Baca Juga
Bahlil Kasih Bocoran Blok Ambalat Bakal Digarap Pertamina dan Petronas
Sebelum ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan, skema penerapan LPG satu harga ini nantinya akan sama seperti harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax milik PT Pertamina (Persero). Maksudnya adalah harga LPG 3 kg akan sama di satu provinsi tertentu, tetapi bisa berbeda dengan wilayah lain.
“Ini hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda (harganya), tetapi ditetapkan berdasarkan wilayah. Pengaturan ini targetnya tahun depan (2026),” kata Yuliot saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).