Erick Thohir Sebut Revisi UU BUMN Tandai Berdirinya BPI Danantara

JAKARTA, investortrust.id - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengesahan perubahan ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau revisi UU BUMN menjadi penanda berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Di dalam Rancangan Undang-Undang BUMN yang telah disetujui antara pemerintah dan DRP pada tingkat satu juga adalah pendirian BPI Danantara,” kata Erick saat Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Ruang Sidang Paripurna, DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Baca Juga

BPI Danantara Terbentuk, Menteri BUMN Punya Kewenangan 'Powerful'

Erick menjelaskan beberapa pokok dari revisi UU BUMN. Salah satunya, BPI Danantara dapat mengonsolidasikan pengelolaan BUMN dan pengelolaan dividen, serta investasi.

“Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN secara prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Selain itu, Erick menjelaskan BPI Danantara akan bertugas untuk mengelola BUMN, baik secara operasional dan pengelolaan dividen. Langkah ini dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap dia.

Revisi UU BUMN, menurut Erick, juga memunculkan peran baru BUMN. Status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dibuat lebih tegas. Hal ini diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi,” ujar dia.

Tak hanya mengenai pengelolaan aset, pengesahan perubahan ketiga UU 19/2023 juga memberi peluang bagi pekerja disabilitas dan perempuan. Khusus untuk pekerja perempuan, mereka diberi peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi dewan komisaris atau jabatan strategis lain di BUMN.

Baca Juga

DPR Akhirnya Sahkan Undang-Undang yang Mengatur Danantara

Erick mengatakan sinergisitas antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan akan membangun pondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Keputusan ini juga akan menjadi jawaban untuk kebutuhan bagi generasi mendatang.