Forum CEO India-Indonesia Hasilkan Pernyataan Bersama dan 6 MoU Perusahaan
JAKARTA, investortrust.id – Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India tak hanya menghasilkan nota kesepahaman (MoU) pernyataan bersama antara Kadin Indonesia dan The Confederation of Indian Industry (CII). Di sela-sela acara itu juga turut dihasilkan enam MoU antara perusahaan Indonesia dan perusahaan India.
Ke-6 MoU tersebut meliputi MoU antara PT Indosat Tbk dan AIonOS India Private Limited untuk bidang kecerdasan buatan (AI) dan digital talent, MoU PT Indosat Tbk dan Wadhwani Operating Foundation untuk bidang digital talent, serta MoU PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Healthcare Group) dengan Apollo Hospitals Enterprise Limited India untuk bidang operation maintenance (proyek rumah sakit di Batam), digitalization diagnostic (monitoring), dan upskilling talent.
Juga MoU antara Nodeflux (Indonesia) dan XDXLink (India) di bidang satelit low orbit earth, teknologi AI, kerja sama untuk penanganan bencana, ketahanan pangan, pemantauan tambang, dan sustainability lingkungan hidup. “Itu belum termasuk MoU Biotis (Indonesia, pembuat vaksin merah putih) dan Biological E (India) di bidang pembuatan vaksin berupa transfer teknologi dari India ke Indonesia,” jelas Kadin Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id.
Ketua Delegasi Pengusaha Indonesia di Forum CEO & Business Matching Indonesia-India, Rico Rustombi pada Jumat (24/1/2025) memimpin kunjungan kerja ke Apollo Hospitals (bidang farmasi) di New Delhi, Hiro (bidang otomotif/motor) di New Delhi, dan CoE of Agriculture (bidang agrikultur) di Gharaunda, wilayah Barat Laut New Delhi, India.
Pertemuan Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India terselenggara atas kerja sama Kadin Indonesia dan CII. Acara tersebut difasilitasi Kedubes India di Indonesia dan KBRI di India, serta disponsori oleh GoTo, KPN Corp, First Resources, dan Pertamina, dengan dukungan Indosat, Mayapada Hospital, Sinar Mas, Bukaka, PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM), PT Bara Prima Mandiri, dan Adani.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Yakin Pemerintah Permudah Pengusaha India Investasi di Sektor Kesehatan
Diserahkan kepada Prabowo dan Modi
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama mitranya, Ketua CII Ajay Shriram menyerahkan dokumen hasil pertemuan Forum CEO Indonesia-India kepada Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Dokumen tersebut diterima Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar.
Seremoni penyerahan dokumen dilaksanakan sebelum Presiden Prabowo dan PM Modi menyampaikan pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Dokumen pernyataan bersama antara Kadin Indonesia dan CII ditandatangani Anindya Novyan Bakrie selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ajay Shriram sebagai Ketua CII.
Pada hari yang sama, 25 CEO Indonesia dan 75 pengusaha nasional menggelar dua pertemuan dengan para CEO dan pengusaha India di Hotel Taj Mahal, New Delhi, yakni India-Indonesia CEO’s Forum (Forum CEO India-Indonesia) dan India-Indonesia Business Roundtable yang merupakan bagian dari Business Matching.
Baca Juga
Kadin Targetkan Nilai Perdagangan RI-India Tembus US$ 120 Miliar, Surplus untuk Indonesia
Sebanyak 25 CEO Indonesia yang dipimpin Anindya Bakrie bertemu 25 CEO India yang tergabung dalam CII. Puluhan pengusaha itu beroperasi di lima sektor bisnis, yaitu perawatan kesehatan, pangan dan pertanian, manufaktur, energi, dan teknologi. Masing-masing sektor terdiri atas lima CEO India dan lima CEO Indonesia.
Pemerintah India diwakili Menteri Perdagangan dan Perindustrian Shri Piyush Goyal, sedangkan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail mewakili pemerintah Indonesia.
Dalam pernyataan bersama, Forum CEO India-Indonesia menyerukan kepada kedua pemerintah untuk memprioritaskan perdagangan dan investasi dua arah dan memasukkan banyak bidang kerja sama baru yang terbuka.
Forum CEO India-Indonesia juga mendesak kedua negara untuk menjalin hubungan lebih erat guna mengatasi masalah perdagangan bilateral serta memfasilitasi kemitraan dalam kemajuan teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif. Selain itu, kedua pihak sepakat menggelar Forum CEO berkala di India dan Indonesia secara bergantian.
Dipimpin Anin dan Hashim
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S Djojohadikusumo memimpin para CEO Indonesia dalam pertemuan Forum CEO India-Indonesia.
Anindya dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan India dalam berbagai sektor.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Bakrie Serahkan Hasil CEO Forum India-RI kepada Prabowo
“Kedua negara ingin bekerja sama di sektor ekonomi guna mendukung target menjadi negara ke-3 terbesar ekonomi di dunia untuk India, dan ke-7 ekonomi terbesar di dunia untuk Indonesia pada 2023,” kata dia.
Kolaborasi India-Indonesia, menurut Anin, difokuskan ke sektorpangan, pertanian, energi bersih, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). “Kita hidup di zaman cerdas, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Kita juga hidup di era resesi geopolitik, di mana banyak polarisasi dalam wilayah. Selain itu, kita hidup di masa depan yang berkelanjutan,” ujar dia.
Anindya Bakrie mengungkapkan rasa bangganya atas keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Mengingat sektor pangan dan pertanian menjadi fokus utama diskusi, Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan manufaktur melalui kerja sama dengan India.
“Seperti disebutkan Mr Ajay Shriram (Managing Director, DCM Shriram Consolidated Ltd/Ketua CII), fokus saat ini adalah di bidang pangan dan pertanian. Indonesia sangat serius dalam bermitra untuk ketahanan pangan dan manufaktur, berkolaborasi untuk pertumbuhan bersama,” tegas Anin.
Di sisi lain, Anindya Bakrie menyoroti pentingnya kerja sama di bidang kesehatan, farmasi, dan transisi energi. “Kami melakukan banyak perdagangan dan investasi, dan kami dapat melakukan lebih banyak lagi, termasuk kesehatan dan farmasi, melalui sinergi antara India dan Indonesia. Juga transisi energi, beralih ke energi bersih,” tandas dia.
Anindya menyampaikan dua isu utama lain yang menjadi perhatian khusus Indonesia, yakni sektor perumahan dan pengembangan SDM. "Kami sedang memulai (pembangunan) 3 juta rumah per tahun, perumahan yang terjangkau di Indonesia. Kami membutuhkan banyak kolaborasi dengan India untuk sektor ini,” tutur dia.
Baca Juga
Indonesia-India Perkuat Kemitraan Digital, Ini Tiga Poin Utamanya
Isu SDM, kata Anin, juga sangat penting bagi Indonesia. “Satu hal yang telah kami lihat, pembangunan SDM di India berjalan sangat baik, dengan dukunganinfrastruktur yang cukup,” jelas dia.
Anin mengapresiasi seluruh peserta yang hadir. “India-Indonesia CEO’s Forum kali ini diharapkan menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong kerja sama yang lebih erat, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar dia.
Perusahaan Kontraktor India
Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo dalam sambutannya mengemukakan, sebagai negara nonblok, Indonesia membuka peluang kerja sama investasi dengan semua negara, baik pemerintah maupun swasta, termasuk dengan India.
Menurut Hashim, pemerintah Indonesia sedang membangun kerja sama dengan negara lain untuk mendukung salah satu program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta unit perumahan terjangkau dalam setahun.
“Tujuannya untuk menyediakan perumahan yang layak, perumahan yang terjangkau bagi sekitar 30 juta keluarga kurang mampu. Target kami adalah 3 juta unit, yaitu 1 juta unit apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta rumah di daerah perdesaan. Kami akan menyambut partisipasi perusahaan konstruksi India,” papar dia.
Hashim Djojohadikusumo menambahkan, pemerintahan Qatar telah berkomitmen menyediaan pembiayaan untuk program tersebut. “Pemerintah Qatar telah berkomitmen menyediakan pembiayaan untuk 4-6 juta unit, sebagian besar berupa unit apartemen. Beberapa di antaranya akan menjadi rumah keluarga tunggal di daerah perdesaan kami,” ucap dia.
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), kata Hashim, juga berkomitmen menyediakan pembiayaan untuk 1 juta unit. “Kami merasa sangat yakin mereka akan berkomitmen untuk lebih banyak lagi. Menteri Energi dan Industri, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia, Menteri Suhail, akan mengunjungi Indonesia dan menandatangani perjanjian yang akan disaksikan Presiden kamipada 31 Januari 2025,” papar dia.
Baca Juga
Hashim menambahkan, Qatar dan UEA akan menyambut kontraktor pihak ketiga. Saat ini, kontraktor China telah mendekati pemerintah Qatar dan UEA. “Dan saya sangat, sangat yakin, sangat percaya bahwa mereka akan sangat senang menerima proposal dari perusahaan-perusahaan India. Dan bukan hanya perusahaan yang saya temui kemarin (di India), tetapi banyak, banyak lainnya,” tegas dia.
Hashim Djojohadikusumo menuturkan, industri konstruksi India sangat berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang panjang di bidang konstruksi. “Kami akan menyambut partisipasi industri konstruksi India. Jadi, saya mengharapkan CII menginformasikan hal ini,” ujar dia.
Selain program penyediaan perumahan terjangkau, Hashim menekankan poin penting lainnya, yaitu artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membutuhkan sejumlah besar energi bersih dan air bersih.
“Ini adalah sesuatu yang dimiliki Indonesia dalam jumlah yang melimpah. Kamimemiliki banyak air, air hujan, danair sungai. Ini bisa kami tawarkan kepada perusahaan-perusahaan India untuk digunakan sebagai pusat manufaktur, sebagai pusat layanan. Kami menawarkan energi bersih,” tutur dia.
Hashimmengucapkan terima kasih atas dukungan India terhadap Indonesia untuk bergabung dengan BRICS(Brazil, Russia, India, China, South Africa).
“Kami menyambut perusahaan-perusahaan China. Kami menyambut perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS). Dan kami menyambut perusahaan-perusahaan India. Jadi, kami diterima. Kami adalah tujuan yang aman bagi para investor di seluruh dunia,” tandas dia.
Pada acara tersebut, pembahasan sektor pangan dan agrikultur disampaikan Ketua CII, Ajay Shriram dan Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia sekaligus mewakili KPN Corp dan First Resources, sertaKetua Delegasi Pengusaha Indonesia di CEO Forum & Business Matching Indonesia-India, Rico Rustombi.
Baca Juga
Cegah Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Mayapada Healthcare (SRAJ) Gandeng Apollo India
Adapunsektor manufaktur dari Indonesia dipaparkan CEO Bukaka Teknik Utama, Afifuddin Suhaeli Kalla, sektor kesehatan oleh CEO Mayapada Hospital Jonathan Tahir, sektor energi oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan sektor teknologi oleh CEO GoTo Patrick Sugito Waluyo.
Business Matching Pengusaha
Sementara itu, acara India-Indonesia Business Roundtable dihadiri 75 pengusaha Indonesia yang mewakili pengusaha dari daerah. Mereka tergabung dalam 25 ketua umum dan pengurus Kadin Provinsi serta perwakilan perusahaan-perusahaan besar nasional. Dari India dihadiri perwakilan perusahaan yang tergabung dalam CII (Konfederasi Perindustrian India).
Indonesia diwakili Ketua Permanent Committee Asia Pasifik Kadin Indonesia Yohanes Lukiman, sedangkan wakil India yaitu Executive Director CII Saikat Roychowdhury. Tiga perwakilan pengusaha Indonesia turut menyampaikan presentasi peluang berinvestasi di Indonesia, yaitu Ketua Umum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman, Wakil Ketua Umum Bidang Koordinasi Ekonomi Kadin Provinsi Lampung Romi Junanto Utama, dan perwakilan dari Mayapada Group. Dari India, presentasi mengenai perekonomian India dan overview CII disampaikan Shobha Ahuja.
Business Rountable dilanjutkan dengan acara Business to Business (B2B) Networking Session (Business Mathching) antara para pengusaha Indonesia dan India. Senada dengan Forum CEO, B2B Networking Session difokuskan ke lima sektor, yaitu pangan dan agrikultur, manufaktur, pelayanan Kesehatan dan farmasi, transisi energi, serta teknologi.
Berikut Pernyataan Bersama Forum CEO Indonesia-India mengenai peluang dan tantangan 5 sektor di Indonesia:
1. Kesehatan
Masalah:
*Kompleksitas Regulasi: Sektor farmasi dan kesehatan di India diatur secara ketat, dengan persetujuan yang diperlukan dari berbagai lembaga, seperti Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) dan otoritas tingkat negara bagian. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memperoleh lisensi yang diperlukan untuk produksi, distribusi, dan uji klinis.
* Persaingan Pasar dan Tekanan Harga: Pasar farmasi India sangat kompetitif, dengan banyak pemain domestik dan internasional. Kontrol harga pada obat-obatan esensial di bawah Drug Price Control Order (DPCO) semakin mengurangi margin keuntungan, menciptakan tantangan bagi pendatang asing dalam mempertahankan harga yang kompetitif sambil memastikan kualitas.
* Perlindungan Kekayaan Intelektual: Meskipun India telah memperkuat rezim kekayaan intelektual (IP), masalah seperti lisensi wajib dan perlindungan paten terbatas untuk inovasi tambahan dapat menghalangi investasi. Kekhawatiran ini khususnya relevan bagi perusahaan yang mengembangkan obat-obatan berpemilik atau solusi perawatan kesehatan khusus.
Rekomendasi:
* Sederhanakan proses masuk dan berikan dukungan regulasi: Bentuk desk investasi bilateral di bidang kesehatan dan farmasi untuk membantu perusahaan Indonesia menavigasi lingkungan regulasi India. Desk ini dapat memberikan dukungan menyeluruh, termasuk bantuan untuk lisensi, persetujuan, dan kepatuhan terhadap standar India, sehingga mengurangi hambatan masuk.
* Dorong kemitraan strategis dan usaha patungan: Dorong kolaborasi perusahaan Indonesia dengan penyedia layanan kesehatan, produsen, dan lembaga penelitian India. Kemitraan semacam itu dapat membantu berbagi pengetahuan pasar, mengurangi biaya, dan memanfaatkan keahlian lokal sekaligus mendorong transfer teknologi dan inovasi.
* Insentif dan manfaat pajak khusus sektor: Tawarkan insentif untuk investasi asing di area sistem layanan kesehatan India yang kurang terlayani, seperti layanan kesehatan perdesaan dan obat-obatan yang terjangkau. Pemerintah India juga dapat memperluas manfaat pajak di bawah program seperti “Buatan India” untuk investasi dalam membangun infrastruktur layanan kesehatan atau mendirikan fasilitas manufaktur.
2. Pangan dan Pertanian
Masalah:
* Peraturan pertanian yang rumit: Sektor pertanian India diatur oleh gabungan undang-undang tingkat pusat dan negara bagian, yang menciptakan kerangka peraturan yang terfragmentasi. Kebijakan seperti pembatasan investasi asing dalam ritel multimerek dan harga dukungan minimum (MSP) untuk tanaman tertentu dapat mempersulit masuknya pasar dan perencanaan operasional bagi perusahaan asing.
* Tantangan logistik dan rantai pasokan: Meskipun ada perbaikan, rantai pasokan pertanian India tetap tidak efisien karena infrastruktur gudang berpendingin yang tidak memadai, biaya transportasi yang tinggi, dan kerugian pascapanen. Tantangan ini dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan asing yang ingin memperdagangkan atau memproses produk pertanian.
* Akses pasar dan tarif: Tarif tinggi untuk produk makanan impor tertentu dan hambatan nontarif, seperti persyaratan pelabelan dan sertifikasi yang ketat, dapat mempersulit perusahaan Indonesia untuk bersaing secara efektif di pasar India.
Rekomendasi:
* Sederhanakan proses regulasi dan dorong perjanjian bilateral: Bentuk forum agribisnis India-india untuk mengatasi kompleksitas regulasi dan mendorong dialog antara pemerintah dan bisnis. Forum ini dapat menegosiasikan perjanjian fasilitasi perdagangan, mengurangi tarif, dan menciptakan lingkungan regulasi yang lebih transparan untuk investasi pangan dan pertanian.
* Berinvestasi dalam kolaborasi infrastruktur dan teknologi: Dorong perusahaan Indonesia bermitra dengan perusahaan India atau pemda untuk berinvestasi dalam gudang berpendingin, logistik rantai pasokan, dan unit pemrosesan pertanian. Kemitraan publik-swasta (KPS) juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem yang berkelanjutan dan efisien, yang menguntungkan kedua pasar.
* Targetkan segmen bernilai tambah dan pasar khusus: Fokus pada area dengan pertumbuhan tinggi seperti makanan organik, minyak khusus, atau produk makanan olahan, yang sejalan dengan permintaan konsumen yang terus meningkat di India. Perusahaan Indonesia dapat mengeksplorasi peluang memasok produk minyak sawit berkelanjutan dan menargetkan ekspor pertanian premium.
3. Manufaktur
Masalah:
* Tantangan regulasi dan kebijakan: Sektor manufaktur India diatur oleh regulasi yang rumit, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, izin lingkungan, dan persyaratan khusus sektor. Kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat memakan waktu dan sangat bervariasi di setiap negara bagian, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi investor asing.
* Kekurangan infrastruktur: Meskipun India membuat langkah signifikan dalam pengembangan infrastruktur, tantangan seperti kawasan industri yang tidak memadai, pasokan listrik yang tidak konsisten, dan konektivitas last-mile yang terbatas terus menghambat operasi manufaktur.
* Hambatan perdagangan dan rantai pasokan: Bea masuk untuk mesin, bahan baku, dan komponen dapat meningkatkan biaya bagi produsen. Selain itu, keterlambatan dalam bea cukai dan inefisiensi dalam jaringan logistik dapat mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan waktu tunggu.
Rekomendasi:
* Sederhanakan regulasi dan tingkatkan stabilitas kebijakan: India harus menyederhanakan proses regulasi dan mengurangi hambatan birokrasi di sektor manufaktur. Menerapkan UU ketenagakerjaan yang seragam, menyederhanakan proses perizinan lingkungan, dan menawarkan kebijakan yang konsisten di seluruh negara bagian akan memudahkan produsen
Indonesia mendirikan dan mengoperasikan fasilitas. Mengembangkan sistem perizinan satu jendela khusus untuk investor asing dapat lebih meminimalkan penundaan dan meningkatkan kemudahan berbisnis.
* Buat program insentif yang ditujukan untuk produsen asing: India dapat merancang insentif khusus sektor di bawah program seperti "Buatan India" dan skema Insentif Terkait Produksi (PLI) untuk menarik perusahaan Indonesia. Insentif ini dapat mencakup pembebasan pajak, pembebasan bea untuk mengimpor mesin dan bahan baku, dan subsidi untuk mendirikan pabrik manufaktur. Menawarkan akses istimewa ke klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan infrastruktur yang siap pakai dapat lebih menarik investasi.
* Mempromosikan ekosistem industri kolaboratif: India harus mendorong kemitraan antara produsen India dan Indonesia untuk mendorong pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan produksi bersama. Misalnya, usaha patungan di bidang-bidang dengan pertumbuhan tinggi seperti komponen otomotif, mesin berat, dan manufaktur ramah lingkungan dapat menguntungkan kedua negara. Selain itu, India dapat menyelenggarakan forum industri bilateral dan misi dagang untuk secara aktif menghubungkan investor Indonesia dengan peluang bisnis lokal.
4. Energi
Masalah:
* Ketidakpastian kebijakan dan regulasi: Meskipun India memiliki target energi bersih yang ambisius, perubahan kebijakan yang sering terjadi, penegakan yang tidak konsisten, dan variasi regulasi di tingkat negara bagian menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Hal ini khususnya menjadi tantangan bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek energi terbarukan dan teknologi energi bersih.
* Ketidakpastian kebijakan dan regulasi: Meskipun India memiliki target energi bersih yang ambisius, perubahan kebijakan yang sering terjadi, penegakan yang tidak konsisten, dan variasi regulasi di tingkat negara bagian menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Hal ini khususnya menjadi tantangan bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek energi terbarukan dan teknologi energi bersih.
* Tantangan infrastruktur dan integrasi jaringan: Infrastruktur energi India, khususnya untuk energi terbarukan, menghadapi keterbatasan seperti kapasitas jaringan yang tidak memadai, kehilangan transmisi, dan keterlambatan dalam mengintegrasikan proyek energi terbarukan ke dalam jaringan. Hal ini memengaruhi kelayakan dan profitabilitas investasi energi bersih.
* Pembiayaan dan pengembalian investasi (return on investment/ROI): Proyek energi bersih sering kali memerlukan modal awal yang signifikan. Tetapi ketidakpastian regulasi, sengketa tarif, dan keterlambatan pembayaran dari utilitas dapat memengaruhi arus kas dan ROI. Ini adalah perhatian utama bagi perusahaan yang berfokus pada pengembangan atau penyediaan teknologi energi bersih.
Rekomendasi:
* Menyederhanakan kerangka kebijakan dan menawarkan kepastian jangka panjang: India harus memberikan kebijakan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang bagi sektor energi bersih untuk menarik investasi asing. Ini termasuk memastikan penerapan kebijakan energi terbarukan yang seragam di seluruh negara bagian dan mengurangi penundaan prosedural dalam persetujuan. Menawarkan insentif yang disesuaikan, seperti pengecualian pajak atau izin prioritas, bagi investor asing dalam proyek energi bersih dapat membuat India lebih menarik bagi perusahaan Indonesia.
* Memfasilitasi kolaborasi lintas batas pada teknologi energi bersih: Pemerintah India dapat membangun platform bilateral untuk mempromosikan berbagi teknologi dan pengembangan bersama dengan perusahaan Indonesia. Ini dapat mencakup inisiatif penelitian kolaboratif untuk solusi energi bersih tingkat lanjut seperti hidrogen hijau, sistem penyimpanan energi, dan teknologi penangkapan karbon. Menyederhanakan peraturan kekayaan intelektual (IP) dan menawarkan pendanaan bersama untuk inovasi dapat lebih meningkatkan kerja sama.
* Berinvestasilah dalam infrastruktur energi terbarukan dan modernisasi jaringan: Untuk mendorong investasi asing, India harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur energi terbarukannya, termasuk kapasitas jaringan, jaringan pintar, dan jaringan transmisi. Dengan menciptakan peluang kemitraan publik-swasta khusus untuk perusahaan asing dalam pengembangan infrastruktur, India dapat menarik investor Indonesia di berbagai bidang seperti taman surya, ladang angin, dan proyek integrasi jaringan. Mendukung investasi ini dengan kebijakan yang memastikan tarif yang adil dan pembayaran tepat waktu kepada produsen energi bersih akan semakin membangun kepercayaan dan menarik modal.
5. Teknologi
Masalah:
* Tantangan regulasi dan kepatuhan: Sektor teknologi India diatur oleh regulasi yang kompleks dan terus berkembang, termasuk yang terkait dengan perlindungan data, pembayaran digital, dan tata kelola AI. Ketidakpastian seputar kerangka kerja seperti UU Perlindungan Data Pribadi Digital dan persyaratan lokalisasi dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan asing yang memasuki pasar.
* Persaingan ketat dan kejenuhan pasar: Ekosistem teknologi India sangat kompetitif, dengan pemain domestik yang mapan, raksasa teknologi global, dan perusahaan rintisan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Hal ini membuat pendatang baru kesulitan membedakan diri dan meraih daya tarik yang signifikan, khususnya dalam layanan digital dan teknologi finansial.
* Kesenjangan infrastruktur dan konektivitas: Meskipun India telah membuat langkah signifikan dalam infrastruktur digital, daerah perdesaan dan semi-perkotaan masih menghadapi tantangan konektivitas. Hal ini membatasi skalabilitas solusi teknologi yang bergantung pada akses internet yang konsisten dan adopsi digital di wilayah yang kurang terlayani.
Rekomendasi:
* Sederhanakan kerangka regulasi dan berikan kejelasan: India harus memastikan konsistensi dan transparansi dalam regulasi yang mengatur perlindungan data, penerapan AI, dan pembayaran digital.
Pedoman yang jelas tentang persyaratan kepatuhan, seperti mandat lokalisasi data dapat mempermudah perusahaan Indonesia untuk beradaptasi dan berinvestasi. Menawarkan kotak pasir regulasi khusus untuk perusahaan teknologi asing dapat lebih mendorong inovasi dan mengurangi hambatan masuk.
* Mempromosikan kolaborasi lintas batas dan perjanjian bilateral: Pemerintah India dapat membuat perjanjian bilateral khusus teknologi dengan Indonesia untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan investasi. Perjanjian ini dapat mencakup ketentuan untuk mengembangkan solusi AI, platform teknologi finansial, dan proyek infrastruktur digital bersama.
Pembentukan forum kemitraan teknologi khusus India-Indonesia dapat menyediakan platform untuk dialog berkelanjutan dan mengatasi tantangan operasional yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.
* Meningkatkan infrastruktur digital di daerah perdesaan dan semi perkotaan: India harus memprioritaskan perluasan konektivitas dan infrastruktur digital di daerah-daerah yang kurang terlayani. Dengan memberikan insentif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi dalam solusi digital perdesaan dan pengembangan infrastruktur, seperti aplikasi AI untuk pertanian atau platform fintech perdesaan, India dapat menarik minat yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia. Kemitraan publik-swasta di daerah-daerah dapat mempercepat penetrasi digital sekaligus menguntungkan kedua negara.