Janji Manis Lembaga Donor Pensiunkan PLTU, Bahlil: Kalau Tak Ada Duitnya, 'Sorry' Bos
JAKARTA, investortrust.id- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunggu pembiayaan dari lembaga donor untuk mengeksekusi pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.
“Di janjimu (Just Energy Transition Partnership/JETP) ada lembaga donor yang membiayai, mana ada? Sampai sekarang belum ada. Nol. Kami mau (pensiun dini PLTU), tetapi ada uangnya dahulu,” ujar Bahlil dalam acara bertajuk "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”, di Jakarta, Kamis (30/1/2025) dilansir Antara.
Baca Juga
Bahlil Beri Kabar Terbaru Pensiun Dini PLTU Batu Bara, Ini Updatenya
Bahlil menyatakan, tidak mau mengeksekusi pemensiunan dini PLTU apabila pembiayaan dari lembaga donor belum diberikan kepada Indonesia. Sikap tersebut merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tanpa harus membebani APBN untuk menutup PLTU.
“Masa kita harus memaksa APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai itu? Kalau tidak ada duitnya, sorry, bos, kami harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dahulu,” ucap Bahlil.
Butuh US$ 4,8 miliar
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, berdasarkan pembahasan tiga menteri, yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, rencana pensiun dini PLTU masih perlu dikaji.
Selain itu, Eniya menjelaskan, saat ini sedang berlangsung pendampingan oleh jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (jamdatun) untuk membuat peta jalan pensiun dini PLTU. Meski demikian, untuk mengeksekusi rencana pensiun dini PLTU, diperlukan pendanaan. “Pendanaannya ini kan harus kita pastikan full package. Kalau full package itu sampai US$ 4,8 miliar. Nah, US$ 4,8 miliar ini harus tertulis di depan,” ucap Eniya.
Baca Juga
Tinjau PLTU Suralaya, Bahlil Jamin Keandalan Pasokan Listrik Jawa-Bali Selama Nataru 2024-2025
Sebelumnya, Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan, penghentian dini semua PLTU batu bara jaringan PLN pada 2040 dapat menghindarkan 182.000 kematian dini karena polusi udara, serta mengurangi beban biaya kesehatan hingga US4 130 (sekitar Rp 1.900 triliun).
Meski penghentian PLTU memberikan manfaat ekonomi dan sosial signifikan, beban biaya pensiun dini PLTU, khususnya biaya pensiun aset, penurunan pendapatan pemerintah, serta biaya transisi pekerja diperkirakan mencapai US$ 4,8 miliar hingga 2030.
Biaya tersebut meningkat sesuai akselerasi pengakhiran PLTU hingga mencapai US$ 27,5 miliar pada rentang waktu 2040–2050. “Oleh karena itu, dukungan pendanaan internasional menjadi sangat penting untuk memastikan transisi ini berjalan adil dan berkelanjutan,” ucap Deon.