Prabowo Ingin Pensiunkan Semua PLTU dalam 15 Tahun, Bahlil: PLTU Cirebon-1 Sedang Dikaji

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberi tanggapan atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempensiunkan seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun ke depan.

Bahlil menyebut, apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro itu merupakan bentuk komitmen Indonesia menuju net zero emission 2060.

“Sudah barang tentu, dalam penyampaian Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Memang, apa yang menjadi arahan adalah bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi. Itu sebenarnya,” ucap Bahlil saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (22/11/2024).

Pemerintah sejatinya sedang menyusun peta jalan (road map) pemensiunan dini PLTU. Pemensiunan dini pembangkit batu bara saat ini masih berpedoman pada regulasi yang ada, Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Baca Juga

IESR Dorong Pemerintah Segera Tetapkan Roadmap Pensiun Dini PLTU Batu Bara

“Terkait dengan pensiun beberapa pembangkit listrik, kita lagi exercise. Karena energi baru terbarukan (EBT) itu penting bagi bangsa kita, tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita. Ini yang kita lagi exercise,” jelas Bahlil. 

Disampaikan oleh mantan Menteri Investasi tersebut bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan exercise pada PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) yang berada di Jawa Barat. Rencananya, PLTU tersebut bakal mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035.

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 harus kita jalankan. Orang itu perintah Presiden, ya kita harus lakukan. Sekarang lagi exercise itu yang di Jawa Barat, Cirebon,” ucap dia.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan kalau saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga pembiayaannya. Sebab, pemerintah tidak ingin keuangan negara dibebankan dengan pemensiunan dini PLTU yang tanpa rencana jelas.

“Jadi kita mau, jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu harganya mahal. Itu sudah pasti mahal. Ini antara komitmen kita dengan dunia dan kondisi dalam negeri. Nah, karena itu bertahap. Kita akan dorong ke sana bertahap,” tutur Bahlil.