Kementerian PU-OIKN Siapkan Desain Baru Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan membentuk tim bersama guna mereviu desain gedung legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.
“Tim (OIKN) bareng PU hanya masalah desain (gedung) legislatif dan yudikatif. Memang desain itu kan dibebankan kepada kita. Hanya saya bilang, Pak Prabowo punya visi misi baru. Kemudian meminta kita membentuk tim desain baru,” ungkap Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di auditorium PU, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Ia menambahkan, pihaknya bersama OIKN akan mendiskusikan lebih lanjut seusai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di luar negeri. “Nanti tim desainnya harus mumpuni untuk bisa menangkap semua kemauan Pak Prabowo, mereviu ulang (desain) apakah sedikit atau banyak, tergantung diskusi semua. Nanti kita diskusikan setelah Pak Prabowo kembali dari luar negeri,” tambah Dody.
Baca Juga
Menteri Ara Ungkap Banyak Swasta Groundbreaking di IKN, tetapi Minim Pembangunan
Terpisah, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkap, selera desain Presiden Prabowo berbeda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait gedung legislatif dan yudikatif di KIPP IKN. “Reviu (desain) itu mungkin seleranya beda kan. Mungkin ada keinginan-keinginan yang belum ada di dalam desain itu, makanya perlu ada penyempurnaan, wajar kalau menurut saya,” terang dia.
Ihwal itu, Kementerian PU segera membentuk tim desain baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyempurnaan gedung legislatif dan yudikatif. “Segera (disusun tim desain baru), lagi kita siapkan,” imbuh Diana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kajian ulang desain pembangunan IKN, khususnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Hal ini disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono selepas rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, Selasa (21/1/2025).
Basuki menjelaskan, kajian ulang akan dilakukan untuk desain yang sudah pernah ditetapkan PU. Pengkajian ulang diutarakan Prabowo setelah menetapkan IKN akan menjadi ibu kota politik.
Baca Juga
Basuki menuturkan, pihaknya dan Kementerian PU akan membentuk tim desain IKN yang akan diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo. “Ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada 2028 ditargetkan menjadi ibu kota politik, sehingga kami ditugasi menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya,” papar Basuki beberapa waktu lalu.
Basuki mengaku, desain gedung yudikatif dan legislatif dahulu pernah ada dari Kementerian PUPR. "Basic desainnya, beliau (Presiden Prabowo Subianto) minta direviu lagi. Kemudian, kami dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden ke depannya,” sambung Basuki.
Basuki menuturkan, pagu anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap II (2025-2029) IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan wilayah pemerintahan (WP) 2. “Sebesar Rp 48,8 triliun tadi presiden (Prabowo Subianto) sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” tutur Basuki.