Kepala OIKN Ungkap Prabowo Siap Berkantor di IKN, Kapan?
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto siap berkantor di IKN. Hal itu disampaikan Basuki seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Basuki mengatakan, Prabowo bakal mulai berkantor di IKN setelah pembangunan ekosistem yudikatif, yakni perkantoran dan hunian peradilan serta ekosistem legislatif, termasuk gedung DPR, DPD, dan MPR rampung.
Baca Juga
Pimpin Ratas di Istana, Prabowo Tetap Prioritaskan Pembangunan IKN
"Beliau (Prabowo) menyampaikan, kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap," kata Basuki.
Mantan Menteri PUPR itu mengatakan, dalam ratas tersebut Prabowo menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN periode 2025-2029. Basuki mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun. Prabowo pun menargetkan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif rampung pada 2028. Dengan demikian, IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik.
"Ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya," paparnya.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” kata AHY.
AHY menjelaskan pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” ungkap AHY.
Baca Juga
Gelontorkan Rp 48,8 T, Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” ungkap AHY.