Bahlil Masih Hitung Kuota Produksi Nikel 2025 agar Harga Tak Anjlok
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menghitung kuota produksi nikel pada 2025. Bahlil tidak ingin sembarangan menentukan angka supaya harga nikel tidak anjlok.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu pengurangan kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada 2025. Dia juga menyebut akan mendalami terlebih dahulu pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan nikel.
Baca Juga
Pemerintah Genjot Hilirisasi Nikel, tapi RKAB Tak Boleh Berlebihan
“Saya sama Dirjen Menirba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel, kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa karena kita harus menjaga keseimbangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Senin (6/1/2025).
Bahlil menegaskan tidak ingin RKAB diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai. Kondisi tersebut bisa menjatuhkan harga nikel.
“Jadi kami tetap menjaga kesinambungan dan harga. Nah, ini hukum permintaan dan penawaran. Bukan berarti semakin banyak RKAB itu semakin baik. Kalau semakin banyak kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Begitu pun batu bara,” sebut dia.
Mantan Menteri Investasi itu tidak memungkiri pemerintah sedang menggenjot hilirisasi dengan nikel menjadi salah satu andalan. Namun, pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk hilirisasi ini juga mesti dilakukan secara bijak.
“Jadi jangan sampai kita jor-joran. Yang paling bagus itu adalah RKAB-nya banyak, harganya bagus. Nah itu oke. Tetapi, kalau harganya anjlok, kemudian kita kasih RKAB-nya banyak, tambah anjlok lagi. Mau kalian begitu?” ucap Bahlil
Baca Juga
Bahlil pun mengungkapkan, pernah ada kasus permintaan RKAB nikel oleh salah satu perusahaan yang mencapai 30-40% dari total produksi nasional sebesar 150 juta ton.
"Ada satu perusahaan yang minta sampai 50-60 juta, ini berarti kan enggak bijak dong? Jadi harus ada pemerataan. Harus ada pemerataan supaya apa? Ada kontribusi bersama," katanya.