Pemerintah Genjot Hilirisasi Nikel, tapi RKAB Tak Boleh Berlebihan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut pentingnya hilirisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dengan syarat penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tidak boleh dilakukan secara berlebihan.

Disampaikan Bahlil,  pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk hilirisasi  juga mesti dilakukan secara bijak. Maka dari itu, proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tidak boleh dilakukan secara berlebihan untuk tetap menjaga harga komoditas.

“Kalau supply lebih banyak daripada demand, itu harga jatuh. Kita menjaga agar harga gak boleh jatuh. Jadi smelter bagus, tapi juga harga nikel dari teman-teman penambang ini harganya bagus. Ini yang kita jaga,” kata Bahlil saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Terkait dengan proses penerbitan RKAB yang kerap menjadi polemik ini, Bahlil tak ingin menyebutnya sebagai hambatan. Menurutnya, itu adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Baca Juga

Intip Rekomendasi Saham Tambang di Tengah Penurunan Harga Nikel  

“Bukan terhambat. Menyangkut RKAB itu kan gini, kita itu ingin Dirjen Minerba dan timnya itu  menghitung, agar setiap RKAB dari semua komoditas yang keluar itu harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai supply lebih banyak daripada demand,” jelas dia.

Mantan Menteri Investasi itu mencontohkan kasus permintaan RKAB nikel oleh salah satu perusahaan yang mencapai 30-40% dari total produksi nasional atau sebesar 150 juta ton.

"Ada satu perusahaan yang minta sampai 50-60 juta, ini berarti kan gak bijak dong? Nah saya mau belajar sama senior-senior ini. Jadi harus ada pemerataan. Harus ada pemerataan supaya apa? Ada kontribusi bersama," sebut Bahlil.