Vietnam Turunkan PPN Jadi 8%, Kemenperin Bakal Diskusikan Soal Insentif Antarkementerian
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menanggapi keputusan pemerintah Vietnam yang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 8%, dan akan diterapkan pada awal 2025.
Terkait hal tersebut, Wamenperin Faisol menyebutkan pihaknya akan berdiskusi dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk dapat menangkap peluang-peluang yang sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam.
Hal tersebut disampaikan oleh Faisol Riza saat memberikan sambutan pada acara link and match atau temu bisnis antara industri kecil menengah (IKM) komponen otomotif dengan industri besar di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan.
"Hari ini saya dengar Vietnam juga menurunkan PPN 8%, pasti karena ada upaya yang agresif, yang ingin ditangkap. Nah, kami, kemenperin, sedang mendiskusikan dan mengajak K/L yang lain, supaya bisa sama-sama menangkap peluang-peluang seperti ini," ucapnya, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga
Kemenperin Dorong Insentif untuk Pabrikan Komponen Otomotif yang Gandeng Industri Kecil
Peluang tersebut dinilai Faisol harus ditangkap oleh industri dalam negeri dan juga pemerintah, terlebih lagi perusahaan-perusahaan asal China kini tengah sedang mencari tempat baru untuk membangun bisnis dan usahanya. Rencana relokasi sejumlah perusahaan asal China ini terkait dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, yang akan menerapkan tarif bagi ekspor dari sejumlah negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, termasuk China.
"Dan mereka sekarang berlomba-lomba untuk mencari tempat-tempat baru, salah satunya Indonesia. Namun, karena ini namanya perlombaan, siapa cepat dia dapat. Kalau tidak cepat, pasti tidak dapat," ungkap Faisol.
Oleh sebab itu, Wamenperin Faisol menilai, industri sektor otomotif Indonesia memerlukan insentif-insentif dari pemerintah demi bisa menarik investasi dari luar negeri, dan menambah daya saing produk Tanah Air di pasar global.
"Jadi, kuncinya sweetener untuk industri baru, yang akan masuk, akan menjadi poin utama hari ini, bagi negara-negara yang menjadi tujuan dari birokrasi industri yang ada di Tiongkok," tambahnya.

