Ekonom Indef Ungkap Bahaya Penurunan Kelas Menengah
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin mengungkap bahaya yang terjadi apabila tren penurunan kelas menengah tidak ditanggapi pemerintah secara serius. Tergerusnya kuantitas kelompok kelas menengah bukan tidak mungkin memicu gejolak revolusi.
“Kekosongan kelas menengah juga jelek. Kalau turun terlalu jauh, lalu menjadi kosong, kita ngeri terjadi revolusi,” kata Bustanul dalam diskusi virtual yang diinisiasi Indef, Senin (9/9/2024).
Menurut Bustanul, sejarah telah menunjukkan bukti demikian. Negara-negara Amerika Latin dengan struktur kelas masyarakat yang timpang, misalnya, cenderung mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah. Negara-negara seperti Kolombia, Panama, hingga Venezuela memiliki kekosongan pada struktur lapisan kelas menengah.
Baca Juga
RI Hadapi Penurunan Kelas Menengah, Sandiaga Uno: Minat Traveling Masih Tinggi
"Jumlah tuan tanah banyak, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal, ini sangat berbahaya,” ujar dia.
Guna mencegah hal demikian, kata Bustanul Arifin, pemerintah perlu mengalihkan fokus pada penyelamatan masyarakat kelas menengah yang terus mengalami penurunan kuantitas.
Dia menjelaskan, lapisan struktur masyarakat kelas menengah merupakan hal yang penting untuk dijaga. Masyarakat kelas menengah memiliki peran penting dalam kinerja pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kelas menengah turut memainkan peran sosial-politik dalam memengaruhi kualitas kebijakan hingga pertumbuhan ekonomi.
“Secara aktif politik kelas menengah memang cenderung mendukung demokrasi, walau mereka banyak tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu,” papar dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) sempat merilis jumlah masyarakat kelas menengah yang terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pada 2019, masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Jumlah itu terus menurun hingga mencapai 47,85 juta pada 2024.
Kualitas Kebijakan Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto menyoroti kualitas kebijakan pemerintah yang kerap memberatkan masyarakat kelas menengah. Hal itu turut berpotensi menyebabkan instabilitas pemerintahan. “Kondisi itu juga memicu terjadinya fenomena penurunan kelas menengah,” tutur dia.
Menurut Eko, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang rasional. Kelompok ini kemudian berperan penting sebagai tulang punggung konsumsi rumah tangga pada struktur produk domestik bruto nasional (PDB). Kebijakan-kebijakan yang kerap memberatkan kelas menengah berimbas pada daya beli masyarakat.
"Dan itu terefleksikan dari angka makronya konsumsi yang ternyata turun," kata Eko.
Baca Juga
RI Hadapi Penurunan Kelas Menengah, Sandiaga Uno: Minat Traveling Masih Tinggi
Dia menuturkan, sentimen terhadap perkembangan ekonomi yang rendah turut mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Adanya sejumlah kebijakan pajak atau iuran-iuran baru diduga turut memberatkan kelas menengah.
"Hal ini bisa dikaitkan dengan fakta bahwa kelas menengah seringkali tidak bisa mendapat manfaat subsidi yang diterima kelas ekonomi bawah, dan tidak memiliki sumber daya sebanyak kelas ekonomi atas," ucap dia.
Oleh sebab itu, kata Eko, pemerintah perlu menunda sejumlah kenaikan barang dan jasa, menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil.