Luhut Kritik Sri Mulyani soal Kebijakan Fiskal di Hulu Migas, SKK Migas Bilang Begini
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai ada kesalahan kebijakan fiskal yang dibuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
Dia mengatakan, kebijakan fiskal industri migas ini membuat Indonesia tidak bisa mendapat banyak investasi pada sektor tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kebijakan fiska di industri hulu migas ini.
“Saya sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), ada yang salah dengan kalian, 30 tahun tanpa investasi, mungkin ada yang salah dengan kebijakan. Kita harus ganti atau perbaiki kebijakan, harmonisasi peraturan,” kata Luhut dalam acara Supply Chain and National Capacity Summit 2024, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga
Banyak Ditemukan Sumber Gas Raksasa, SKK Migas Pede dengan Target Produksi 12 Miliar BSCFD
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, sejak 2020-2021 sebetulnya sudah cukup banyak perubahan kebijakan dalam insentif yang dilakukan oleh pemerintah.
Salah satunya disebutkan, sebut Dwi, adalah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kini bisa secara fleksibel memilih skema kontrak hulu migas, baik itu dengan skema bagi hasil (gross split) maupun pengganti biaya produksi (cost recovery).
“Jadi misalnya ada masalah fiscal term-nya sudah lebih fleksibel. Orang boleh memilih gross split atau cost recovery. Kemudian kedua, dari sisi keekonomian dijamin karena kemudian split-nya sangat fleksibel,” jelas Dwi Soetjipto.
Baca Juga
Pemerintah Ingin Beri Subsidi di Hulu untuk Jargas, SKK Migas Maklum
Selanjutnya, kebijakan insentif yang ketiga adalah mengenai perpajakan yang sudah mulai mendukung kinerja KKKS untuk lebih ekonomis. Lalu kemudian dari sisi perpajakan juga ada insentif impor barang dan sebagainya.
“Jadi sudah cukup dilaksanakan dan para KKKS sudah sangat mengapresiasi. Makanya sekarang hulu migas kita di Indonesia sudah kembali menjadi perhatian dunia untuk ke eksplorasi dengan adanya penemuan-penemuan yang lalu,” beber dia.
Baca Juga
Neraca Perdagangan RI Juli Surplus Tipis US$ 0,47 Miliar, Defisit Migas Naik
Disampaikan oleh Dwi, saat ini ExxonMobil sedang melakukan eksplorasi pada lima atau enam area di Indonesia, di samping operasional Banyu Urip. Selain itu, Eni SpA juga agresif dalam melakukan eksplorasi.
“Kemudian Harbour Energy maupun Mubadala sekarang di andaman. Jadi BP juga melanjutkan eksplorasinya di North Bali. Jadi Indonesia menjadi perhatian untuk kembali ke eksplorasi. Jadi itu saya melihat sudah mulai cukup menarik, hingga sekarang percepatan perizinan,” jelas Dwi.