Soal Insentif di Hulu Migas, Bahlil Minta SKK Migas Kolaborasi dan Dengarkan Permintaan KKKS

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekanan dibutuhkannya kolaborasi yang baik antara  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya meningkatkan lifting migas nasional.

Maka dari itu, Bahlil memerintahkan SKK Migas untuk melakukan pembicaraan dengan para KKKS guna membahas apa saja yang menjadi kebutuhan mereka di sektor hulu. Pemerintah sendiri akan berusaha untuk mendukung kolaborasi ini dengan kebijakan dan insentif yang memungkinkan.

“Terkait dengan sweetener, silakan tanyakan satu-satu apa yang mereka (KKKS) minta. Selama itu aturan yang masih ada di Republik Indonesia, dan itu Permen atau PP, sampaikan. Kalau tidak ada pun, sampaikan. Kita cari jalan keluarnya,” kata Bahlil di Sekretariat Kementerian ESDM, Kamis (8/11/2024).

Bahlil  mengaku tidak ingin ada masalah yang ditinggalkan tanpa ditemukan akhir dari penyelesaian terkait dengan lifting migas nasional. Pasalnya, lifting migas menjadi kunci penting dalam mewujudkan swasembada energi yang merupakan bagian dari  Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Bahlil Bentuk Satgas Penataan Sumur Idle dan Optimalisasi 'Lifting' Migas

“SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan B2B dengan KKKS harus betul-betul akomodatif, responsif, dan betul-betul mau melakukan penyesuaian diri. Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif,” terang pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu.

Maka dari itu, Bahlil menaruh harapan besar kepada Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang baru dilantiknya. Dengan pengalaman Djoko sebagai Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2019-2020, Bahlil berharap lifting migas nasional bisa bangkit.

“Saya lihat CV Bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK Migas. Jadi udah tahu kan mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Saya ingin jalan lurus saja, jangan bengkok-bengkok. KKKS-KKKS Bapak bicarakan baik-baik,” ujar dia.

Lebih lanjut Bahlil pun berpesan kepada Djoko Siswanto agar jangan mau diatur oleh pengusaha yang hanya menginginkan keuntungan sepihak. Sebab, seharusnya yang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak boleh zolim kepada pengusaha.

“Kita harus ada di tengah. Kita butuh KKKS, dan KKKS butuh kita. Usahakan ajak mereka sebagai bagian dari keluarga besar untuk kita dorong. Jadi saya kasih kewenangan kepada Pak Kepala yang baru, untuk melakukan penataan sistem,” sebut Bahlil.

Baca Juga

Menteri Bahlil Sebut Produksi Migas Bisa Dipacu lewat Intervensi Teknologi

Mantan Menteri Investasi itu juga meminta Djoko untuk menindak tegas pegawai SKK Migas yang bermalas-malasan atau menghambat proses. Pasalnya, ini juga yang menjadi perintah Presiden Prabowo untuk bekerja cepat.

“Yang menghambat, get out! Mana tim bapak yang mau tidur, ya sudah, kita ikhlaskan biar tidurnya nyenyak di rumah, karena kita di sini mau kerja. Dan Bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang Bapak sudah keluarkan, tapi tidak produktif,” tegas dia.