Pemerintah Ingin Beri Subsidi di Hulu untuk Jargas, SKK Migas Maklum
JAKARTA, investortrust.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai rencana pemerintah memberikan subsidi di sektor hulu untuk penggunaan jaringan gas rumah tangga (jargas) bukanlah hal yang aneh.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, memaklumi niatan pemerintah dalam mendorong jargas tersebut guna mengurangi impor LPG. Apalagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan saat ini impor LPG Indonesia sudah lebih dari 6 juta ton per tahun.
“Kalau dari pemerintah sendiri melihat itu dibutuhkan jargas, supaya mengurangi misalnya konsumsi dari LPG, impor LPG dan lain-lain, ya kita akan support,” ujar Hudi Suryodipuro saat ditemui di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Terkait dengan harga jargas sendiri, Hudi tidak memungkiri bahwa masih banyak yang mengeluhkan kalau harganya mahal. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat enggan beralih dari LPG bersubsidi (3 kg) ke jargas.
Baca Juga
Impor LPG Lebih dari 6 Juta Ton per Tahun, Pemerintah Kaji Beri Subsidi di Hulu untuk Jargas
Hudi pun menerangkan, penetapan harga jargas di masyarakat tersebut bukanlah kebijakan SKK Migas. Menurutnya, terkait harga tersebut sudah ada ketetapan dari pemerintah sendiri.
“Waktu itu jargas, saya lupa di daerah mana, dipertanyakan ini kok jargasnya mahal. Loh, gak mungkin itu dari hulu dong? Karena kan hulu harganya sudah dipatok. Berarti yang harus ditanyakan adalah midstream ke hilirnya,” beber Hudi.
Ditegaskan oleh Hudi, yang SKK Migas bisa kontrol di hulu migas itu hanya mulai dari lifting sampai ke titik serahnya. Ketika proses itu sudah mencapai titik serah, itu kan sudah menjadi kebijakan dari midstream ke hilir.
Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, saat ini sedang dikaji opsi-opsi yang memungkinkan harga gas di hulu lebih murah termasuk mensubsidinya. Karena jika harga penggunaan jargas lebih murah, masyarakat bakal beralih dari LPG.
Baca Juga
Sowan ke Sultan HB X, PGN Pastikan Kelancaran Pembangunan Jargas di DIY
"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi LPG, nanti kalau kita pakai gas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ada dalam jangkauan," imbuh Arifin.
Sebagai informasi, hingga Juli 2024, realisasi pembangunan jargas baru mencapai 993.120 sambungan rumah tangga (SR). Jumlah itu masih cukup jauh dari target pembangunan 2,5 juta SR di tahun 2024.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah sebetulnya menargetkan pembangunan jargas mencapai 4 juta SR. Namun, target tersebut diturunkan menjadi 2,5 juta SR hingga akhir 2024.