BP Tapera Salurkan 79.667 Rumah Subsidi Senilai Rp 9,9 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi mencapai 79.667 unit senilai Rp 9,9 triliun hingga 19 Juni 2026.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, pihaknya juga meningkatkan target monitoring dan evaluasi rumah subsidi menjadi 75.000 unit pada tahun ini.
“Program FLPP tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan saja, tetapi memastikan bahwa rumah FLPP BP Tapera benar-benar dimanfaatkan oleh yang berhak,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/6/2026).
Baca Juga
BP Tapera Bidik 9.217 Unit Rusun Baru, Cicilan FLPP Bisa Mulai Rp700 Ribu
Menurut Heru, program monitoring dan evaluasi keterhunian menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program FLPP berjalan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun dari target monitoring dan evaluasi per akhir Mei 2026, lanjutnya, BP Tapera telah mendata 42.595 unit rumah subsidi atau 36,42% dari target yang ditetapkan. Dalam pemantauan tersebut, sebanyak 37.003 unit rumah (93,09%) dihuni sendiri oleh pemiliknya.
Sepanjang 2025 realisasi penyaluran KPR FLPP tembus di 278.868 unit senilai Rp 34,64 triliun. Dari penyaluran 270.000 lebih KPR FLPP tersebut, BP Tapera telah memantau sebanyak 75.047 unit, di mana 70.564 unit atau 94,02% dinyatakan dihuni sesuai ketentuan.
Selain keterhunian, BP Tapera juga melakukan pemantauan kualitas hunian. Hingga 31 Mei 2026, dari 2.422 rumah yang tervalidasi, sebanyak 2.337 unit atau 96,49% dinyatakan siap huni. Sementara itu, sebanyak 3,51% rumah lainnya masih masuk kategori belum siap huni.
Dikatakan Heru, BP Tapera berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan bank penyalur demi memastikan seluruh rumah subsidi yang telah selesai dibangun dapat segera ditempati oleh debitur.
Baca Juga
Serapan KPR FLPP Tembus 77.532 Unit per Juni, BTN Jadi Penyalur Terbesar
Untuk meningkatkan tingkat keterhunian rumah subsidi, Heru berharap dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam proses administrasi kependudukan dan sosialisasi ketentuan rumah FLPP.
“Dari sisi keterhunian, kami berharap pemda dapat memfasilitasi pembaruan alamat KTP penghuni sesuai dengan alamat rumah subsidi yang ditempatinya. Selain itu, seluruh ketentuan terkait keterhunian rumah FLPP BP Tapera perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat,” tutur Heru.