Serapan KPR FLPP Tembus 77.532 Unit per Juni, BTN Jadi Penyalur Terbesar

JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit hingga 11 Juni 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, capaian tersebut menunjukkan tren positif program FLPP dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dengan realisasi yang telah lebih dari 77.000 unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah,” kata Heru dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Baca Juga

Material Bangunan Melonjak, Harga Rumah Subsidi Berpotensi Naik 10%

Dari total penyaluran tersebut, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) masih menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56% dari total capaian penyaluran saat ini. Diikuti dengan PT Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan 19.088 unit (24,61%), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) 6.275 unit (8,09%), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) 5.608 unit (7,23%), dan PT Bank Mandiri Tbk 2.755 unit (3,55%), dan 7,96% sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong penyaluran FLPP untuk hunian vertikal guna meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, fasilitas umum, dan lokasi kerja.

BP Tapera mencatat saat ini terdapat 2.908 unit rumah susun siap jual yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik yang dikelola pengembang swasta maupun Perum Perumnas. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), terdapat potensi pembangunan rumah susun sebanyak 9.217 unit yang akan didorong untuk segera direalisasikan.

“Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” tutur Heru.

Untuk memperluas akses kepemilikan hunian vertikal, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah merumuskan skema pembiayaan dengan tenor hingga 40 tahun dan fasilitas pelunasan dipercepat tanpa denda.

Menurut Heru, skema tersebut berpotensi membuat cicilan rumah susun menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. “Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp 700.000 hingga Rp 800.000 untuk rumah susun,” tandasnya.