Mitigasi Krisis Timur Tengah, Menteri P2MI Siapkan Perlindungan bagi 20 Ribu Pekerja Migran
JAKARTA, investortrust.id - Eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah memicu respons cepat dari Pemerintah Indonesia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 20 ribu warga negara Indonesia yang mengadu nasib di wilayah terdampak. Langkah-langkah strategis pun mulai diambil untuk memastikan keselamatan mereka di tengah ancaman keamanan yang meningkat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Mukhtarudin menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Kementerian P2MI telah membentuk instrumen khusus berupa Tim Crisis Monitoring Dirjen Perlindungan guna memantau perkembangan situasi dari waktu ke waktu secara intensif.
Mengenai teknis operasional tim tersebut, Mukhtarudin menjelaskan bahwa koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri menjadi kunci utama.
"Secara harian melakukan monitoring dan koordinasi dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Terutama di daerah-daerah yang konflik dan sekitar daerah konflik. Serta melakukan langkah-langkah mitigasi perlindungan," ujar Mukhtarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga
Program Migrant Bright Go Home Bekali 50 PMI Hong Kong Siap Pulang dan Berwirausaha
Selain pengawasan, pemerintah juga membuka opsi untuk melakukan pengetatan arus keberangkatan pekerja ke wilayah berisiko tinggi. Mukhtarudin mengisyaratkan adanya kebijakan jeda atau penghentian sementara jika situasi di lapangan tidak kunjung kondusif. Hal ini dilakukan demi meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa di kalangan pahlawan devisa.
"Jadi kita juga mitigasi, sehingga daerah-daerah yang memang rawan sangat konflik dan berpotensi tidak, konfliknya membesar, kita akan cooling down untuk melakukan penempatan," ungkap Mukhtarudin.
Mukhtarudin menjelaskan, kebijakan cooling down ini akan menyasar negara-negara yang berada dalam radius bahaya utama. Tak hanya fokus pada pekerja, Kementerian P2MI juga akan melakukan audit dan pengumpulan data terhadap perusahaan-perusahaan penyalur.
"Kemudian melakukan pendataan P3MI, perusahaan penyalur, yang melakukan penempatan ke 20 kawasan Timur Tengah untuk memperoleh informasi kendala pekerja migran Indonesia terkait situasi," jelas Mukhtarudin.
Baca Juga
Menko Muhaimin Bilang Pemerintah Ingin Pekerja Migran Minimal Lulusan SMK, Alasannya Ini!
Data ini dianggap krusial untuk menentukan tindakan evakuasi atau perlindungan darurat di masa mendatang. Kesehatan mental para pekerja juga menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak pekerja migran dilaporkan mengalami guncangan psikis akibat suara ledakan dan ancaman rudal yang menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah sengketa. Untuk mengatasinya, layanan bantuan psikologis jarak jauh pun telah diaktifkan.
"Traumatik, psikologis ini mereka rasakan karena mendengar bom, rudal, yang hari-hari mereka agak sedikit. Dan kita menyiapkan sudah konsultasi psikologis secara daring, online ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan ini sudah berjalan," terang Mukhtarudin.
Berdasarkan data kementerian, jumlah pekerja yang terdampak mencapai angka yang signifikan. Data ini mencakup mereka yang masih terikat kontrak kerja aktif selama periode tiga tahun terakhir hingga Maret 2026.
"Terdapat 20.784 kontrak aktif ya pekerja migran kita di sektor profesional perbatasan. Jadi 2023 sampai 30 Maret 2026. Jadi ada, kurang lebih ada 20 ribu kontrak yang masih aktif berarti orang yang ada di sana," ucapnya.
Lebih jauh, Mukhtarudin memaparkan laporan pengaduan yang masuk dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Aduan-aduan tersebut berasal dari berbagai negara, dengan mayoritas laporan datang dari pekerja yang berada di wilayah perbatasan Iran dan negara-negara tetangga di sekitarnya.
"Nah, periode 1 Maret sampai 7 April, terdapat 86 aduan pekerja migran Indonesia di perbatasan Iran. Didominasi pekerja migran Indonesia di negara Arab Saudi 141 orang, Turki 18 orang, dan Persatuan Emirat Arab 11 orang," pungkasnya.