Menko Muhaimin Bilang Pemerintah Ingin Pekerja Migran Minimal Lulusan SMK, Alasannya Ini!

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah terus memperkuat strategi transformasi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi tenaga kerja terampil dan berdaya saing global. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa arah kebijakan penempatan ke depan tidak lagi berorientasi pada kuantitas semata, melainkan kualitas dan akses ke negara-negara dengan standar upah tinggi serta sistem perlindungan yang kuat.

“Saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill, minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita,” ucap Muhaimin usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran atase ketenagakerjaan dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk membuka akses pasar kerja yang lebih luas, termasuk ke negara-negara dengan standar gaji tinggi dan jaminan sosial yang lebih baik.

“Saya sampaikan kepada para duta besar di berbagai negara untuk segera menyiapkan satu skema bisnis proses yang lebih detail,” ujarnya.

Baca Juga

Wamen Christina: KUR Pekerja Migran akan Perkuat Program SMK Go Global

Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan PMI sebagai tenaga kerja global berkualitas sekaligus motor penguatan ekonomi nasional. Remitansi pekerja migran yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah telah menjadi penopang ekonomi keluarga dan penggerak daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan lulusan minimal SMA/SMK dan pendidikan vokasi untuk mengisi peluang kerja di sektor-sektor strategis di berbagai negara tujuan. Di antaranya, Jepang, Korea, Eropa, Amerika dan berbagai negara tujuan lainnya. “Jadi, kita tidak ingin di bawah SMK atau SMA yang berangkat ke luar negeri. Karena kalau tingkat pendidikan di bawah itu banyak mengandung resiko, terutama menjadi pekerja domestic workers,” kata dia.

“Dengan skill workers itu peluangnya sangat bagus sehingga tugas kami, terutama Kementerian P2MI untuk memfasilitasi itu dan Pak Presiden sangat support agar warga kita yang ingin bekerja ke luar negeri dengan prospek yang bagus itu difasilitasi,” sambungnya.

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Penempatan Pekerja Migran Hanya ke Negara Aman dan Resmi

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pelatihan terpadu, mulai dari peningkatan kualitas SMK, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar internasional, hingga sertifikasi kompetensi berstandar global.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berkomitmen memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga naik kelas menjadi tenaga profesional yang kompeten, produktif, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Insya Allah mulai Juni, Juli, September sudah mulai siap memberangkatkan tenaga kerja skill ke berbagai negara,” kata pria yang karib disapa Cak Imin itu.

Dengan strategi ini, PMI diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerja informal semata, melainkan sebagai bagian dari kekuatan tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing di pasar global.