Pemerintah Dituding Abaikan Kesejahteraan Guru, Seskab Teddy Ungkap 3 Fakta Ini
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons tudingan yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan.
Bahkan, terdapat tudingan yang menyebut MBG membuat pemerintah mengabaikan kesejahteraan guru. Seskab Teddy pun membeberkan tiga fakta terkait kesejahteraan guru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga
Pertama, Teddy menjelaskan mengenai kesejahteraan guru honorer. Dikatakan, hal itu sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan. Bahkan, di era pemerintahan Prabowo, insentif untuk guru honorer naik.
“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp 400.000. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu, jadi Rp 400.000," katanya.
Kedua, mengenai kesejahteraan guru non-ASN. Teddy mengatakan, pemerintah telah meningkatkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru.
"Ada tunjangan guru non-ASN, jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta," katanya.
Ketiga, perhatian terhadap kesejahteraan guru ini tidak hanya dilakukan pemerintah dengan meningkatkan dari sisi nominal. Pemerintah juga membenahi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui transfer daerah saat ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru," katanya.
"Yang paling dirasakan guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor melalui transfer ke daerah. Daerah yang memberi," katanya.
Selain itu, tunjangan yang sebelumnya disalurkan tiap tiga bulan sekali, saat ini menjadi tiap bulan atas instruksi Prabowo.
“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi, agar setiap bulan, itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” katanya.
Baca Juga
Wamenkeu: Anggaran Rp 36,6 Triliun Sudah Mengalir ke 60,24 Juta Penerima MBG
Untuk itu, Teddy mengatakan, program MBG tidak mengurangi program dan anggaran pendidikan. Ditegaskan, seluruh program pendidikan di Indonesia tetap berjalan dan berfokus pada siswa, sekolah, dan guru.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan guru sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Dengan kesejahteraan yang semakin baik, diharapkan para pendidik dapat semakin optimal mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.