Seskab Teddy Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah narasi yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) mengurangi program dan anggaran pendidikan. Teddy menyatakan tidak ada sekolah yang terbengkalai dan guru yang tidak diperhatikan akibat adanya program MBG.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Seskab Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga
Pendiri Primaya Berharap Program MBG Difokuskan untuk Ibu Hamil
Teddy mengatakan, MBG merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini para pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Anggaran program MBG dan pendidikan yang tertuang dalam APBN, kata Teddy, merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR, termasuk Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," tegasnya.
Teddy menyebut, tidak ada program strategis sektor pendidikan dari periode lalu yang saat ini tidak berjalan atau dihentikan. Bahkan, kata Teddy, program pendidikan ditambah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," katanya.
Seskab Teddy mencontohkan sejumlah program pendidikan periode lalu yang masih berjalan saat ini, salah satunya Kartu Indonesia Pintar. Sementara, sejumlah program pendidikan yang ditambahkan pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya sekolah rakyat, renovasi sekolah, hingga digitalisasi pendidikan. Belum lagi terdapat program sekolah garuda, sekolah terintegrasi, dan pembangunan 10 kampus baru. Teddy juga menyebut pemerintah menambah insentif dsn tunjangan guru honorer dan non-ASN. Penyaluran insentif dan tunjangan ini juga tidak lagi melalui transfer daerah, tetapi langsung ke rekening pribadi para guru.
"Jadi yang mau saya sampaikan di sini. Tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," katanya.
Sebelumnya, PDIP meminta pemerintah untuk jujur terkait sumber dana MBG yang ternyata berasal dari anggaran pendidikan di APBN.
Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati mengatakan, narasi yang dibangun pemerintah adalah tidak ada anggaran pendidikan yang dipergunakan untuk MBG.
"Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20% dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan," kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga
Padahal, kata Esti berdasarkan bukti dari dokumen UU APBN 2025 dan perpres yang menjadi turunannya, tertulis alokasi dana untuk program MBG mengambil bagian dari total anggaran pendidikan.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data," katanya.